Ntvnews.id, Jakarta - Letjen TNI Dr. Suharyanto, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem setelah banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Imbauan ini disampaikannya usai meninjau area terdampak di Kecamatan Simpenan dan Pelabuhan Ratu pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Menurut Suharyanto, potensi cuaca ekstrem diperkirakan terjadi antara 10 hingga 20 Maret mendatang. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar, ia menekankan pentingnya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) lebih awal. Saat ini, empat pesawat telah disiagakan guna melaksanakan OMC di kawasan Jabodetabek.
"Karena Sukabumi sangat khusus, kalau nanti akan dilakukan OMC dan Bupati berkeinginan. Saya akan meminta BMKG untuk menganalisis khusus Sukabumi, wilayah mana yang bahaya," ujar Suharyanto kepada Bupati Sukabumi, Asep Japar.
Jika pemerintah daerah mengajukan permohonan, OMC akan dilakukan sesuai dengan prakiraan cuaca pada periode 10 – 20 Maret untuk mencegah dampak lebih lanjut dari banjir dan longsor.
Selain membahas potensi cuaca ekstrem, Kepala BNPB juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Sukabumi terkait langkah-langkah penanganan bencana di daerah tersebut.
Langkah-Langkah Mitigasi yang Ditekankan BNPB
Modifikasi Cuaca oleh BNPB (BNPB)
Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan pasca banjir dan longsor di Sukabumi. Kepala BNPB menegaskan bahwa tim gabungan yang dipimpin Basarnas masih melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan. Operasi ini berlangsung selama tujuh hari, namun dapat diperpanjang apabila ada permintaan dari masyarakat.
Suharyanto juga meminta pihak Kodim agar berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih dinyatakan hilang.
"Apabila warga sudah mengikhlaskan, operasi pencarian dapat dihentikan,"
Selain itu, ia menginstruksikan Kodim untuk mengerahkan personel guna membantu BPBD dan unsur terkait dalam membersihkan puing-puing sisa banjir. Jika masih terdapat genangan air, ia menekankan pentingnya penggunaan pompa air agar banjir bisa segera surut.
Dalam hal bantuan logistik, Kepala BNPB menyarankan pemerintah daerah untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan, baik melalui dapur umum maupun distribusi paket sembako langsung kepada warga terdampak. Arahan ini juga selaras dengan instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah kunjungannya ke lokasi bencana di Kampung Gumelar dan Desa Loji.
Pada tahap rehabilitasi, BNPB meminta pemda untuk mendata jumlah keluarga yang mengalami kerusakan rumah. Jika diperlukan relokasi, pemerintah daerah diharapkan dapat berkomunikasi dengan warga terkait hal tersebut. BNPB akan membangun rumah bagi mereka yang direlokasi, dengan catatan bahwa penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemda. Sementara itu, bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan atau sedang, akan diberikan dana stimulan sesuai regulasi yang berlaku.
Suharyanto juga mengonfirmasi bahwa jembatan Cidadap, yang menghubungkan Desa Cidadap dan Loji, akan dibangun jembatan darurat atau bailey terlebih dahulu. Setelah Lebaran, Kementerian Pekerjaan Umum akan mulai membangun jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.
Berdasarkan data yang dihimpun per 7 Maret 2025 pukul 18.00 WIB, BNPB mencatat sebanyak 155 rumah terdampak banjir, dengan satu rumah mengalami kerusakan berat. Sementara itu, dampak tanah longsor menyebabkan enam rumah mengalami rusak berat, delapan rumah rusak sedang, sembilan rumah rusak ringan, dan 18 rumah terdampak.
Selain permukiman, bencana ini juga merusak infrastruktur jembatan, dengan tiga unit mengalami kerusakan berat dan tiga lainnya rusak sedang. Selain itu, pemantauan di lapangan mengindikasikan bahwa 26 rumah berada dalam kondisi terancam.
Sebagai bagian dari upaya penanganan darurat, Kepala BNPB telah menugaskan pejabat dan personel untuk memberikan pendampingan langsung kepada BPBD Sukabumi guna memastikan langkah-langkah pemulihan berjalan dengan baik.