Ntvnews.id, Jakarta -Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang telah mengundurkan diri (resign) agar dapat kembali bekerja sementara di perusahaan sebelumnya hingga proses pengangkatan pada 1 Oktober 2025.
Kepala BKN, Zudan Arif, menyatakan bahwa bantuan yang akan diberikan mencakup komunikasi dengan perusahaan lama melalui pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga : Kepala BKN: ASN Diminta Adaptif Sikapi Efisiensi Anggaran
"Ini banyak masukan kepada saya untuk menunjukkan empati dari Pemerintah karena ada yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya dan sekarang menganggur sebelum mengetahui adanya penyesuaian waktu pengangkatan CPNS," kata Zudan, Senin 10 Maret 2025.
Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi tersebut, ia berharap ada masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait rencana tersebut.
Jika para pemangku kepentingan menyetujui usulan itu, ia akan meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mendata perusahaan tempat para CPNS yang telah mengundurkan diri, agar dapat dihubungi oleh BKN.
Baca Juga : Tak Hanya ASN dan BUMN, Menhub Usul Swasta Atur Program WFA Demi Kelancaran Lebaran
Apabila CPNS tersebut sebelumnya bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Zudan menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar mereka dapat kembali bekerja sementara waktu.
Sementara itu, jika mereka berasal dari perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka BKN akan berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau pemerintah daerah (pemda).
Meskipun upaya ini tidak menjamin keberhasilan dan keputusan akhir ada di tangan perusahaan yang ditinggalkan, ia tetap akan mencoba langkah tersebut jika mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan.
"Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," kata Rini.
Baca Juga : Pemerintah-DPR Sepakat Angkat CASN Tahun 2024 dan Tenaga Non-ASN
Ia menegaskan bahwa penyesuaian dalam pengangkatan CPNS bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menyelesaikan berbagai pengumuman terkait CPNS di berbagai instansi.
(Sumber Antara)