Pengangkatan CPNS Ditunda, Rieke PDIP: Contoh Kebijakan Negara Nggak Matang!

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian PANRB memutuskan menunda pengangkatan CPNS atau CASN hingga Oktober 2025 mendatang. Keputusan itu disebut telah disetujui DPR RI.

Meski begitu, sebagian dari anggota DPR khususnya di Komisi II, mengaku tak setuju dengan keputusan itu. Salah satunya Rieke Diah Pitaloka.

Menurut Rieke, keputusan penundaan pengangkatan CPNS dibuat secara tak matang.

"Secara garis besar, kalau boleh dikatakan inilah contoh kebijakan negara yang tidak matang," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Kebijakan yang disebut telah disepakati Kementerian PANRB dan Komisi II DPR itu, dinilai Rieke tak konsisten. Sebab, regulasi agar pengangkatan CPNS segera dilakukan sudah ada sebelumnya.

"Fluktuatif, nggak konsisten, padahal aturan hukum sudah ada," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) pun memandang, bahwa penundaan tersebut menjadi contoh bahwa aturan hukum yang ada harus ditegakkan. Bukannya malah dikesampingkan.

"Ini juga contoh bagaimana aturan hukum juga penting ditegakkan di dalam formasi untuk pegawai negara," tuturnya.

Sebelumnya, Rieke memprotes keras penundaan pengangkatan CPNS. Ia meminta pemerintah jujur apabila tidak adanya anggaran yang jadi penyebab penundaan tersebut. 

"Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik," ujar Rieke di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Ia meminta pemerintah jujur jika ada kendala keuangan terkait pengangkatan CPNS. Politikus PDIP itu meminta pemerintah terbuka.

"Terus terang saja, terbuka. Anggarannya ada nggak," tuturnya.

Jika terkait anggaran, pembagian pembiayaan CPNS tersebut juga harus jelas, antara pemerintah pusat dan daerah.

"Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah," ucapnya.

Rieke mengatakan, apabila pemerintah daerah sanggup membiayai CPNS yang akan dilantik PNS, seharusnya pengangkatan tak ditunda. Apalagi, terhadap CPNS yang memiliki fungsi penting. 

"Kalau daerah memang sanggup, dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan, ya angkat. Nggak ada alasan kayak gitu," jelas dia 

Diketahui, pemerintah dan DPR disebut sepakat dengan penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 mendatang. Upaya itu dilakukan guna penataan, yang ujungnya menghasilkan birokrasi berkualitas.