Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) jumpa pers selepas rapat bersama Presiden Prabowo Subianto membahas sekolah rakyat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (10/3/2025). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret, di Istana Merdeka, Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting program ini, mulai dari lokasi, kurikulum, sarana dan prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul, Selasa 11 Maret 2025.
Baca Juga : Kemensos Kirim Bantuan ke Korban Banjir Bandang di Sukabumi
Ia mengungkapkan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025 di daerah yang telah memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.
“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada sembilan, terus ada dua universitas, dan satu di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," imbuh Mensos.
Menurut Mensos, Presiden Prabowo menginstruksikan agar program ini terus dimatangkan dan diperluas cakupannya ke sebanyak mungkin daerah.
"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ujarnya.
Baca Juga : Kemensos Targetkan Evaluasi Penerima Bansos Rampung Maksimal 5 Tahun
Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses seleksi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi, kemudian diikuti dengan tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menitikberatkan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan.
Mensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat sepenuhnya gratis, dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi selama masa pendidikan.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Akan Dikelola Kemensos, Ditujukan untuk Masyarakat Tak Mampu Ekstrem
"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," kata Mensos.
Mensos menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi antara berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa proses rekrutmen siswa dan guru dijadwalkan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” kata Mensos.
Baca Juga : Kemensos Fasilitasi Rumah Aman untuk Anak yang Bunuh Ayah dan Neneknya di Jaksel
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
(Sumber Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
