Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Prabowo Alergi Demo

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menepis pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menyebut Presiden Prabowo Subianto alergi terhadap demonstrasi.

Pigai menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayai pernyataan yang tidak berimbang.

Baca Juga: Satryo Soemantri Brodjonegoro Ternyata Mundur Sebagai Mendiktisaintek: Lebih Baik Mundur Daripada Diberhentikan

Hal ini ia katakan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa 11 Maret 2025.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," ujarnya dilansir Antara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro. (ANTARA/HO-Kemdiktisaintek RI)

Pigai menekankan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" katanya.

Sebagai sosok yang terlibat dalam perjalanan politik Presiden Prabowo, Pigai memastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil langkah represif terhadap demonstran. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun demonstran yang dilaporkan ke pihak berwajib oleh pemerintahan Prabowo.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional pada Jumat, 7 Maret 2025, menyatakan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demonstrasi.

Pernyataan tersebut merujuk pada pengalaman Satryo menghadapi aksi demonstrasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait kebijakan uang kuliah tunggal.

Menanggapi hal itu, Pigai menegaskan bahwa kritik dan demonstrasi adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat dan selama ini tetap dihormati oleh pemerintahan Prabowo. Ia meminta agar opini yang tidak memiliki dasar yang kuat tidak dijadikan bahan polemik di masyarakat.