Mensos Sebut Sekolah Rakyat Putus Mata Rantai Kemiskinan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Mar 2025, 19:59
thumbnail-author
Alber Laia
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi keterangan kepada awak media di semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/3/2025). Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi keterangan kepada awak media di semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/3/2025). (Dok.Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis.

"Ini adalah gagasan dari Presiden Prabowo yang saya memahaminya sebagai upaya untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045," ujarnya.

Baca Juga: Kemensos Bangun Sentra Sekolah Rakyat di 4 Daerah Jateng

Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis, pemerintah berharap dapat mengangkat taraf hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial.

"Maka ini adalah upaya sekali lagi dari Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkelanjutan," katanya.

Ilustrasi Anak Sekolah SD <b>(Pixabay)</b> Ilustrasi Anak Sekolah SD (Pixabay)

Sekolah Rakyat akan didesain dengan konsep boarding school (asrama), mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Para peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Program ini akan didukung oleh pemerintah dengan kurikulum unggulan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

"Gratis, semua dibiayai oleh pemerintah. Kemudian, kurikulumnya kurikulum unggulan, sekolah unggulan yang dikombinasikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah nantinya," katanya.

Program ini juga memberi prioritas kepada warga sekitar lokasi sekolah dengan syarat utama berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem. Seleksi peserta didik akan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan membantu memetakan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan pendidikan ini.

"Syaratnya yang pertama harus masuk dalam DTSEN di Desil 1. Jadi Desil 1 itu ya kelompok yang paling rentan, keluarga miskin atau miskin ekstrem. Setelah itu, baru nanti akan ada tes lanjut. Tapi yang pertama berasal dari keluarga miskin atau keluarga miskin ekstrem," kata Saifullah.

(Sumber: Antara)

x|close