Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto (KemHAM/ NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Penegakan hak asasi manusia tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi harus dilakukan dengan kerjasasama lintas sektor. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, ketika berkunjung ke Perwakilan Komnas HAM Papua, Selasa, 11 Maret 2025.
Kunjungan ke Perwakilan Komnas HAM Papua dimaksudkan untuk memperkuat soliditas penegakan HAM antara Kementerian HAM dan Perwakilan Komnas HAM Papua.
“Banyak orang belum bisa membedakan fungsi Kementerian HAM dan Komnas HAM“, kata Mugiyanto.
Mugiyanto memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Perwakilan Komnas HAM Papua yang terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Papua.
“Kami sadar, Papua ini merupakan spotlight penting yang selalu menjadi sorotan berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri. Karena itu kerja Perwakilan Komnas HAM yang mendorong dialog kemanusiaan menjadi sangat penting“, kata Mugiyanto.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto (KemHAM/ NTVNews.id)
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey menyampaikan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua baik terkait dengan kekerasan bersenjata, konflik lahan, pengungsi dan sebagainya.
Frits menyampaikan, penyelesaian pelenggaran berat HAM di Papua, terutama kasus Wamena dan Wasior perlu mendapat atensi sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran berat HAM secara non-yudisial yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam lawatannnya ke Papua, Wakil Menteri HAM juga melakukan kunjungan ke Kodam XVII Cenderawasih. Pangdam Mayjen TNI Rudi Puruwito beserta jajaran menyambut hangat kedatangan Wakil Menteri HAM.
Beberapa hal yang menjadi perhatian penting Pangdam yaitu konflik yang terjadi di tanah Papua memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dimana berapapun besarnya jumlah aparat yang ditempatkan di lapangan belum tentu dapat menjawab tantangan yang ada. Hal ini mengingat karateristik Papua merupakan hutan pegunungan.
Pangdam senantiasa menyampaikan kepada prajuritnya agar bertugas dengan mengedepankan hakiki kebenaran dan tidak berindak anarkis. Mayjen TNI Rudi Puruwito juga menyatakan kesiapan jajarannya membantu Kementerian HAM dalam melaksanakan penegakan HAM di tanah Papua.
Sementara itu Mugiyanto mengingatkan agar TNI memegang teguh prinsip hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, meski hal itu tidak mudah karena karakteristik Papua yang agak berbeda dengan daerah lain.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto (KemHAM/ NTVNews.id)
Dalam kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Papua yang disambut baik oleh PJ Gubernur, Bapak Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong beserta jajaran. PJ Gubernur menyampaikan terkait perlunya menyikapi Perda Otonomi Khusus terkait hak ulayat yang bersentuhan dengan Bisnis dan HAM, dimana adanya proyek pertambagan di Kabupaten Kerom yang berpotensi konflik dengan masayarakat ulayat/adat.
Dalam pertemuan dengan beberapa tokoh penting tersebut, Wakil Menteri HAM memperkenalkan tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia.
“Kementerian HAM siap bekerjasama dengan Pemprov Papua untuk maistreaming HAM di kalangan apatur sipil negara di Papua. Mugiyanto juga menyampaikan pentingnya lembaga bisnis untuk menghormati hak asasi manusia.
“Kami akan melakukan audit HAM kepada dunia bisnis sebagaimana dimandatkan RPJMN
2025-230“, katanya.
Kunjungan hari itu diakhiri dengan berjumpa sejumlah akademisi Universitas Cendrawasih yang tergabung dalam komunitas Analisis Papua Stategis (APS) untuk membicarakan situasi terkini di Papua serta solusi yang bisa dilakukan.
”Kalangan akademisi sangat penting untuk memberikan wawasan yang jernih untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua”, pungkas Mugiyanto.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
