Pemimpin oposisi terkemuka Suriah mengadakan serangkaian pertemuan di ibu kota Damaskus dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memperkuat perdamaian sipil dan kohesi sosial setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah ((Antara))
Ntvnews.id, Damaskus - Ribuan orang di Suriah dilaporkan tewas dalam bentrokan berdarah yang telah berlangsung sejak pekan lalu. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan pemerintah dengan loyalis mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
"Setidaknya 1.383 warga sipil, sebagian besar dari mereka berasal dari komunitas Alawi, tewas dalam gelombang kekerasan yang melanda pesisir Mediterania Suriah," ungkap pemantau perang di Suriah, sebagaimana dikutip dari AFP, Kamis, 13 Maret 2025.
Laporan dari Syrian Observatory for Human Rights menyebut bahwa warga sipil yang tewas menjadi korban eksekusi oleh pasukan keamanan dan kelompok sekutu mereka. Bentrokan tersebut terjadi di kawasan pesisir yang merupakan wilayah utama komunitas minoritas Alawi, yang juga menjadi kampung halaman Bashar al-Assad.
Meskipun intensitas kekerasan di Suriah dikabarkan menurun, jumlah korban terus bertambah seiring dengan ditemukannya mayat-mayat baru di berbagai lokasi, termasuk di lahan terbuka dan rumah-rumah warga.
"Kematian terbaru tercatat di provinsi pesisir Latakia dan Tartus, serta di provinsi tengah Hama yang berbatasan dengan wilayah tersebut," ungkap Syrian Observatory for Human Rights.
Organisasi ini juga menuding bahwa pasukan keamanan dan kelompok sekutunya terlibat dalam eksekusi di lapangan, pemindahan paksa, serta pembakaran rumah-rumah warga, tanpa adanya langkah hukum yang mencegah aksi tersebut.
Kekerasan di Suriah dimulai pada Kamis, 6 Maret 2025 setelah kelompok loyalis Assad yang bersenjata menyerang pasukan keamanan pemerintah yang baru. Bentrokan selanjutnya menewaskan setidaknya 231 personel keamanan, sementara Observatorium melaporkan bahwa 250 pejuang pro-Assad juga tewas.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebutkan bahwa mereka telah mendokumentasikan kasus "eksekusi kilat" yang tampaknya dilakukan berdasarkan faktor sektarian.
Sementara itu, Presiden Suriah, Ahmad al-Sharaa, berjanji akan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil dan telah membentuk komite pencari fakta untuk menyelidiki kejadian tersebut.
Baca Juga: Ini Kata Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Dipermak Suriah
Juru bicara komite tersebut, Yasser al-Farhan, menyatakan bahwa pemerintah akan mencegah aksi balas dendam ilegal serta memastikan tidak ada impunitas bagi pelaku kekerasan.
Pihak berwenang juga telah mengumumkan penangkapan sedikitnya tujuh orang sejak Senin, 10 Maret 2025 atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terhadap warga sipil.
Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang merupakan pecahan dari bekas cabang Al-Qaeda di Suriah, tetap dilarang sebagai organisasi teroris oleh sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.
Sejak kejatuhan Bashar al-Assad pada Desember 2024, banyak warga Alawi hidup dalam ketakutan akan kemungkinan pembalasan akibat pemerintahan keras yang pernah mereka jalankan di masa lalu.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
