Menteri Iftitah: Dapur Umum MBG Bakal Dibangun di 154 Kawasan Transmigrasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut kerja sama dalam menjalankan program MBG.

Selain itu, Kementrans berencana mendirikan satuan pelayanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), lengkap dengan fasilitas rumah makan di kawasan transmigrasi. 

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah. 

Baca juga: AHY: Arah Paradigma Baru Transmigrasi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Ia menjelaskan bahwa pengembangan SPPG dengan rumah makan diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya mengakses bahan mentah, tetapi juga menikmati makanan siap saji guna mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mendukung kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menargetkan pembangunan 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia sebagai dapur umum penyedia makanan bergizi, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai penggeraknya.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya. (Sumber: Antara)