Menko Polhukam Bentuk Desk Khusus untuk Tangani Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna mengatasi ancaman kebakaran hutan di seluruh Indonesia.

BG, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pembentukan desk ini dilakukan karena Indonesia akan memasuki musim kemarau, yang berpotensi menyebabkan kekeringan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kekeringan tersebut dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, yang berpotensi merugikan negara.

Baca Juga : Menko Polkam BG: Indonesia Darurat Narkoba!

"Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah sampai dengan lintas negara," jelas BG saat menggelar jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat 14 Maret 2025.

BG menjelaskan bahwa desk baru ini memiliki tugas untuk memetakan wilayah-wilayah yang tergolong rawan kebakaran hutan dan lahan.

"Daerah hotspot api yang sudah terjadi, yaitu di Gorontalo, kemudian di Rio, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalbar, kemudian Kaltim, dan Papua Selatan," kata BG.

Baca Juga : Menko Polkam Budi Gunawan Buka-bukaan Soal Pilkada Serentak 2024, Akui Ada Gangguan Keamanan

Setelah pemetaan dilakukan, tim dalam desk akan memperkirakan waktu terjadinya kebakaran lahan di wilayah-wilayah yang berisiko.

BG menjelaskan bahwa berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang turut tergabung dalam Desk Penanggulangan Karhutla, musim kemarau diprediksi akan dimulai pada April mendatang.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini mengharuskan pihaknya untuk bersiap, karena kebakaran hutan diperkirakan akan mulai terjadi sejak April dan mencapai puncaknya pada Agustus.

Oleh karena itu, melalui Desk Penanggulangan Karhutla, berbagai langkah telah disiapkan guna mencegah terjadinya kebakaran.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain deteksi dini, kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam proses penanggulangan dan evakuasi, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan Karhutla.

Baca Juga : Tanggapi Kasus AKP Dadang Iskandar, Menko Polkam: Hukuman Seberat-beratnya!

"Kita perkuat koordinasi seluruh lembaga agar lebih optimal begitu langkah-langkah yang dilakukan, semudah lebih efektif, targetnya adalah zero kebakaran hutan," jelas BG.

Dengan adanya desk baru ini, BG berharap jumlah kasus kebakaran hutan di Indonesia sepanjang 2025 dapat terus berkurang.

Perlu diketahui, Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla melibatkan berbagai instansi, di antaranya BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Imigrasi, serta Kementerian ATR/BPN.

(Sumber Antara)