Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam acara DonCast di Nusantara TV
Ntvnews.id, Jakarta - Seperti para menteri di kabinet Merah Putih lainnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga memikul tugas dan tanggungjawab besar untuk membantu program pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Presiden Prabowo mencanangkan mencapai swasembada pangan pada tahun 2027.
Tentu bukan perkara mudah bagi Mentan untuk menggolkan target swasembada pangan tersebut. Karena santer terdengar banyak mafia yang 'bermain' di sektor pangan. Fakta terbaru, Mentan menemukan sejumlah pelanggaran terkait Minyakita. Mulai dari isinya yang disunat tidak sesuai kemasan 1 liter, harga jual lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga perusahaan ilegal.
Mentan berkoordinasi dengan Kapolri telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah produsen Minyakita yang melakukan pelanggaran.
"Sampai hari ini sampai tadi malam enam tersangka sudah enam tersangka. Kategorinya langsung produsen," ungkap Mentan Andi Amran Sulaiman dalam acara DonCast di Nusantara TV yang dipandu jurnalis senior Nusantara TV Don Bosco Selamun.
Dalam proses penindakan terhadap para produsen tersebut, kata Mentan, sesuai arahan Presiden Prabowo pihaknya tidak mengganggu para pengecer.
"Arahan Bapak Presiden jangan menzalimi yang kecil. Dia kan cuma mencari Rp1000, Rp100 dan Rp500. Saya minta juga di lapangan jangan diganggu ini pengecer. Yang harus di disegel adalah pabriknya," tandas Mentan.
Di singgung soal perdebatan panas dengan DPR terkait data-data yang dimiliki Kementan. Mentan menegaskan sekarang ini data produksi tidak lagi dikeluarkan oleh Kementan melainkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Supaya independen. BPS kenaikannya 52%," ujarnya.
Mentan mengaku dapat memaklumi jika ada pihak yang kurang memahami sehingga persepsinya berbeda. Namun jika di depan publik, Mentan berkewajiban untuk meluruskan informasi yang beredar.
"Karena ini konsumsi publik nant nanti persepsinya bahwa pemerintah tidak kerja. Padahal kami ini siang malam ini di sini ini. Tidak ada hari libur. Sabtu Minggu enggak ada. Semua tanggal hitam sampai swasembada," tuturnya.
Kembali ke soal penindakan terhadap para pelanggar. Mentan menyatakan pihaknya bertindak untuk membela kepentingan rakyat dan negara. Dan tidak ada kompromi terhadap para pelanggar.
"Penindakan jangan dikasih kompromi. Kapan dikasih kompromi satu ini akan menyampaikan ke yang lainnya bahwa aku lolos dan bangga. Biasanya orang-orang mafia itu bangga kalau dia lolos dari jeratan hukum," ungkapnya.
Mentan mengungkapkan dalam proses penegakan hukum dan aturan terhadap para pelanggar di sektor pangan ada pejabat yang mencoba menghubunginya untuk kongkalingkong. Namun Mentan bergeming dan tetap menjalankan penindakan. Bahkan terhadap seorang pengusaha besar yang tergolong konglomerat.
"Ada seseorang pejabat hubungi kami setelah kami yang 23 ini kami blacklist. Kemudian sudah diproses di kejaksaan dan kepolisian. Ada yang datang menghubungi bukan satu ada beberapa datang pejabat. Saya katakan ini perintah Bapak Presiden. Lapor Bapak Presiden. Terus kalau anda mau aku lapor bahwa ini ada satu orang ini mau dilepas. Tapi kalau dilepas satu harus dilepas semua. Oh Jangan. Kalau begitu Bapak yang lapor ke Bapak Presiden. Takut. Kalau aku lepas satu ini nanti 26 perusahaan ini di dunia saja saya dikutuk di akhirat apalagi. Di mana keadilan kamu? Pasti aku dituntut nanti di dunia dan akhirat," bebernya.
Selanjutnya dalam perbincangan di acara DonCast kali ini, Mentan juga buka-bukaan tentang banyaknya pelaku pelanggaran yang ditindak termasuk menocopot pejabat di Kementan yang terbukti menyalahgunakan jabatan.
Acara DonCast di Nusantara TV tayang setiap hari Kamis mulai pukul 20.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
