DPR Tegaskan Komitmen Jaga Supremasi Sipil dalam RUU TNI

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR akan menjaga supremasi sipil dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dasco menjelaskan bahwa revisi tersebut mencakup tiga poin utama, yaitu kedudukan TNI, batas usia pensiun, dan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Namun, terkait jabatan sipil, perubahan ini hanya mengatur posisi yang memang sudah ada saat ini.

"Dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Menurutnya, penolakan terhadap RUU TNI yang ramai di media sosial berasal dari draf yang tidak sesuai dengan pembahasan di Komisi I DPR RI. Akibatnya, isu mengenai "dwifungsi" TNI pun semakin berkembang.

"Kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan," katanya.  

Baca juga: Dasco Ungkap 3 Pasal di Draf RUU TNI yang Jadi Fokus Pembahasan DPR

Menanggapi insiden di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025 pada malam hari, Dasco menegaskan bahwa DPR RI selalu terbuka terhadap masukan atau sikap resmi.

Namun, ia menyebut koalisi masyarakat sipil yang mendatangi ruang rapat Panitia Kerja RUU TNI di hotel tersebut tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya.

"Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi karena mereka minta kemarin untuk ditemui," kata Dasco. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyuarakan pandangannya terkait pembahasan RUU TNI oleh Panitia Kerja DPR RI di Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025. Mereka menekankan agar proses pembahasan dilakukan secara transparan.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," ujar salah seorang anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

Tiga perwakilan koalisi tiba-tiba memasuki ruang rapat panja untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, petugas pengamanan segera mengarahkan mereka keluar dari ruangan.

(Sumber: Antara)