MenPANRB Ungkap 213 Instansi Usul Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 213 instansi pemerintah yang mengusulkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

Usulan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah menunda jadwal pengangkatan serentak calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Ada sejumlah kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda) yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 213 instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan kebutuhan," ujar Rini kepada awak media di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Baca Juga: MenPANRB: Pimpinan K/L/pemda yang Rekrut Pegawai Honorer Akan Diberi Sanksi

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI pada Rabu 5 Maret 2025, Rini menjelaskan bahwa kementerian, lembaga (KL), dan pemerintah daerah (pemda) yang mengajukan penundaan memiliki berbagai alasan administratif yang perlu diselesaikan.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam konferensi pers (Antara)

Rini mengungkapkan bahwa alasan utama di balik usulan penundaan dari 213 instansi ini adalah penyesuaian data CASN, termasuk permasalahan terkait ijazah, kesesuaian nama, serta kompetensi individu yang belum sepenuhnya valid.

"Ya kalau itu, kita kan kalau ke kita sih lebih banyak kepada masalah administrasi sih ya," ujarnya di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin 17 Maret 2025.

"Yang kedua, ini kan ada beberapa kementerian yang mekar. Kemudian ada lembaga baru. Jadi penundaan dan penyesuaian juga mencocokkan dengan formasinya. Ijazahnya, formasinya dan jenis kompetensinya. Itu yang diajukan pada kami di BKN," tambahnya.

Meski terdapat penundaan dari beberapa instansi, Presiden RI Prabowo Subianto tetap menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengangkatan CASN tahun 2024. Sesuai keputusan pemerintah, pengangkatan CPNS akan dilakukan paling lambat Juni 2025, sementara PPPK dijadwalkan selesai maksimal pada Oktober 2025.

(Sumber: Antara)