DPR Semprot KPU dan Bawaslu di Gedung Parlemen: Profesional lah!

Ntvnews.id, Jakarta - KPU dan Bawaslu pada Senin, 10 Juni 2024 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR. RDP itu dengan agenda pembicaraan mengenai pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan Evluasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2023.

Setelah sesi pemaparan, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus fraksi Partai Amanat Nasional, menyatakan bahwa melihat KPU dan Bawaslu tidak professional dalam RDP hari ini.

“RDP Ini tentang pembahasan anggaran, ini adalah tahun ke lima bagi kami, terutama saya, bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Baru pada hari inilah saya lihat, baik KPU ataupun Bawaslu menampakkan ketidakseriusannya dalam menghadapi RDP ini.” Ujar Guspardi.

Gurpardi komisi II DPR

Kemudian, Ia menyayangkan hanya tiga dari tujuh komisioner KPU yang hadir dalam Agenda RAPBN 2025

“Hal itu saya perhatikan dari jumlah yang hadir, KPU ini adalah ketua bukan kepala, sifatnya collective collegia, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan itu, tidak hanya bisa ditumpahkan kepada ketua saja, berbeda dengan kepala. Oleh karena itu saya lihat, dari tujuh komisioner KPU yang hadir cuman tiga orang.” Ucapnya.

Baca Juga: Tapera Bakal Diundur Jika Ada Usulan DPR - MPR, Menteri PUPR: Saya Sudah Kontak Menteri Keuangan

Wamenhan Keseleo Sebut Pemerintah Jokowi-Gibran, Ruang DPR Bergemuruh

Menurutnya, RDP kali ini mengenai pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang sangat penting dan menyebut KPU dan Bawaslu menyepelekan RDP ini.

“Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu, pertanggungjawaban keuangan tetap salah satu yang amat-amat penting, tentu saya tidak berharap mitra saya ini kondisinya seperti hari ini. Terkesan seolah-olah dalam tanda kutip KPU dan Bawaslu menyepelekan RDP yang berkaitan dengan pembahasan dan evaluasi anggaran. Yang kedua, lebih tragis lagi Bawaslu, hanya satu-satunya ketua yang hadir, ini memiriskan ini.” Tutur Guspardi.

Baca Juga: Wamenhan Keseleo Sebut Pemerintah Jokowi-Gibran, Ruang DPR Bergemuruh

Guspardi kemudian melihat-lihat kertas yang berisi laporan dan menurutnya ada bagian yang tidak terbaca karena terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, dan Ia juga meminta Bawaslu dan KPU untuk professional.

“Apalagi kertas kerja yang ini, anggarannya sangat luar biasa sebelas triliun, laporan yang disampaikan ini sulit saya membacanya. Masa begini laporan ini, dan itupun kami minta. Coba lihat bagaimana ini, kemudian saya lihat-lihat tidak bisa kebaca yang kecil ini. Padahal kertasnya lebih bagus. Saya sampaikan, professional lah, ini dari segi teknis,” sambungnya.