Ikatan Santri DKI, Suprapto: Kami Apresiasi Rencana Presiden Prabowo Akan Berikan Izin Pengelolaan Tambang kepada Santri

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Santri DKI Suprapto mengapresiasi rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pengelolaan tambang kepada santri.

Dirinya menilai, dengan langkah berani tersebut merupakan wujud pemerintahan Prabowo Subianto dalam kemaslahatan umat.

“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Suprapto kepada media di Jakarta, Selasa (18/3).

Karena itu, lanjutnya, Ikatan Santri DKI menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke santri dan pesantren.

“Kami Ikatan Santri DKI berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas rencana kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas santri dan pesantren. Insyallah akan kami jaga amanah tersebut,” ungkap Suprapto.

Sebelumnya diberitakan ANTARA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang, sebagai perluasan dari izin pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

"Kita untuk pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sampai ke pesantren? Belum sampai ke sana, tetapi nanti kita minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil saat ditemui usai kegiatannya di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam sambutannya pada kegiatan itu, Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Bahlil mengatakan ulama memiliki peran penting saat masa prakemerdekaan melalui fatwa jihadnya. Namun, setelah Indonesia merdeka, sumber daya alam hanya dikelola segelintir orang.

Atas dasar itu, agar tidak hanya dimiliki konglomerat, Bahlil atas izin Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengemukakan wacana izin pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan.