Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan dibangun secara baru, bukan melalui pemanfaatan atau revitalisasi madrasah maupun pesantren.
"Jadi nggak ada peralihan pesantren menjadi Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu sesuatu yang baru yang akan dibangun oleh Pak Prabowo," ujar Romo Syafi’i di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.
Pernyataan Romo HR Muhammad Syafi’i ini berbeda dengan usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Baca Juga: Kemendikdasmen: Guru Sekolah Rakyat Wajib Miliki Sertifikasi PPG
Saat menandatangani kerja sama dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Nasaruddin Umar mengusulkan agar madrasah dan pesantren dijadikan alternatif utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Namun, Romo Syafi’i menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun secara mandiri, khusus untuk masyarakat yang berada di garis kemiskinan, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
Para calon siswa nantinya akan ditampung dan difasilitasi dengan sistem seperti boarding school. Dengan adanya akses pendidikan yang layak, Wamenag berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan individu berkualitas yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.
"Jadi Presiden ingin anak-anak yang hari ini secara ekonomi, secara sosial, sangat terpinggirkan itu, ke depan akan muncul. Menjadi anak-anak terdidik yang juga punya kualitas untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang," kata dia.
Baca Juga: Mensos Sebut Sekolah Rakyat Putus Mata Rantai Kemiskinan
Menurut Wamenag, peran pesantren dan madrasah justru akan semakin dimaksimalkan. Pesantren akan diperkuat dan direnovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis agama.
Wamenag menegaskan bahwa pesantren tidak bisa dinegerikan dan akan tetap berdiri dengan karakter serta kekhasannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang telah diwariskan.
"Karena filosofi pembentukan pesantren itu adalah rakyat, mandiri, dan syaratnya ada santri, ada kiai, ada kitab kuning, ada pertemuan kiai dengan santri, ada masjid, seperti itu," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa masih banyak madrasah dan pesantren yang kondisinya kurang mendapatkan perhatian. Padahal, keduanya telah lama menjadi bagian dari pendidikan rakyat di Indonesia.
Baca Juga: Kemensos Bangun Sentra Sekolah Rakyat di 4 Daerah Jateng
"Daripada madrasah dan pesantren terbengkalai dan kumuh, lebih baik kita optimalkan sebagai Sekolah Rakyat yang sesungguhnya," kata Menag.
Ia juga menjelaskan bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kerja sama dengan pemerintah dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
(Sumber: Antara)