Waka DPR Jamin RUU TNI Kedepankan Supremasi Sipil dan Tidak Adanya Dwifungsi TNI

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi aksi demonstransi yang terjadi saat jelang pengesahan RUU TNI.

Menurutnya, hal tersebut sah-sah saja, terlebih mereka belum menerima RUU TNI.

"Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco sebelum rapat paripurna, Kamis, 20 Maret 2025.

Dasco mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah elemen masyarakat.

Baca Juga: Ada Aksi Penolakan RUU TNI, Ini Respons DPR Sebelum Pengesahan Jadi UU

"Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI yang direvisi pada beberapa waktu lalu," jelas Dasco.

Bahkan, kata Dasco, pihaknya telah melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam membahas RUU TNI.

"Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini," ungkapnya.

Baca Juga: Menkum Audiensi dengan Pendemo RUU TNI di DPR

Ketua harian Partai Gerindra ini menjamin bahwa RUU TNI tetap mengedepankan supremasi sipil.

"Kami pada terakhir kali melakukan dialog dengan koalisi masyarakat sipil, kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kita mengedepankan supremasi sipil, supaya kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam RUU TNI ini tidak ada kembalinya dwifungsi TNI," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa tidak ada pasal-pasal yang dikhawatirkan akan membangkitkan dwifungsi TNI.

"Dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI," tegasnya.