Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025, dengan jumlah penerima mencapai 707.622 orang, meningkat sekitar 126.000 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis 20 Maret 2025.
Program ini berlaku mulai Januari hingga Desember. "Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari seminggu semuanya dapat terselesaikan," ujarnya.
Baca Juga: Pramono Targetkan Pencairan KJP Sebelum Lebaran 2025
Pramono menjelaskan bahwa jumlah penerima ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah dipadankan.
Pencairan dana ini dapat terlaksana berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, serta DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.
"Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian terutama saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata baru satu bulan bisa diselesaikan," kata dia.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyampaikan bahwa dari total penerima, 580.893 orang merupakan penerima lanjutan, sementara 126.729 orang lainnya adalah penerima baru.
Baca Juga: DPRD Pertanyakan Penundaan KJP Plus, Sudah 3 Kali Molor!
"Hari ini sudah penerima lama sudah langsung masuk, tapi yang penerima baru tentu mereka masih proses administrasi seperti pembuatan rekening, cetak buku tabungan dan ATM," ujar dia.
Dari total 707.622 peserta didik penerima KJP Plus, sebanyak 338.971 siswa berada di jenjang SD/MI, 189.437 di jenjang SMP/MTs, dan 62.295 di jenjang SMA/MA.
Sementara itu, jenjang SMK mencakup 111.315 penerima, jenjang SLB sebanyak 2.908 peserta didik, dan jenjang PKBM mencakup 2.696 penerima.
Untuk meningkatkan pengawasan penggunaan dana KJP, mekanisme pembelanjaan diatur secara non-tunai guna memastikan pemanfaatan dana yang lebih tepat sasaran.
Sarjoko menjelaskan bahwa bantuan sosial (bansos) pendidikan melalui KJP Plus bertujuan untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun serta meningkatkan akses pendidikan yang merata dan adil.
Selain itu, program ini bertujuan untuk menjamin kepastian layanan pendidikan, meningkatkan mutu serta kualitas hasil pembelajaran, serta memotivasi peserta didik agar berprestasi dan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Baca Juga: Rano Karno: Nilai Minimal Penerima KJP Sebaiknya 70
Tak hanya itu, KJP Plus juga diharapkan dapat mendorong anak yang putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan di lembaga yang sesuai.
Ia menambahkan bahwa anggaran KJP Plus tahun ini meningkat menjadi Rp3,2 triliun, naik dari Rp2,5 triliun pada tahun 2024.
"Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 sekarang menjadi 707.622. Anggaran tahun 2024, Rp2,5 triliun. Sekarang menjadi Rp3,2 triliun," ujar
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
