Menteri Kabinet Perang Israel Mundur, Terkuak Hal Ini Jadi Alasannya

Ntvnews.id, Tel Aviv - Salah satu menteri Israel, Benny Gantz, mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu, 9 Juni 2024

Dilansir dari Al Jazeera, Senin, 10 Juni 2024, langkah ini dapat mengurangi kekuatan sentris dalam koalisi yang didominasi oleh sayap kanan Netanyahu di tengah perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Jalur Gaza.

Kehilangan partai tengah Gantz, yang juga menjabat sebagai Menteri Kabinet Perang Israel, tidak akan secara langsung mengancam pemerintahan.

Benjamin Netanyahu (The Arab News)

Namun, hal ini berpotensi membuat Netanyahu lebih tergantung pada kelompok garis keras, memperpanjang konflik di Gaza, dan meningkatkan kemungkinan pertempuran dengan Hezbollah Lebanon.

Baca Juga: Mulai Gerak, PBB Golongkan Israel ke Dalam Daftar Hitam Gegara Hal Ini

Israel Klaim Serangan yang Buat 210 Warga Gaza Tewas untuk Bebaskan 4 Sandera

Sebulan sebelumnya, Gantz memberikan Netanyahu batas waktu hingga 8 Juni untuk menyusun strategi yang jelas terkait situasi di Gaza, tempat Israel telah melakukan serangan militer yang menghancurkan terhadap kelompok tersebut.

Namun, Netanyahu menolak ultimatum tersebut segera setelah diberikan. Pada hari Minggu, Gantz menyatakan bahwa keputusan strategis yang vital dalam kabinet Netanyahu telah terganggu oleh politik.

"Berhenti ketika para sandera masih berada di Gaza dan tentara yang berperang di sana adalah keputusan yang sangat menyakitkan," katanya, dikutip dari Reuters.

Baca Juga: Gila! 5 Kota Lebanon Diserang Israel Pakai Bom yang Bisa Bakar Daging Manusia

"Netanyahu menghalangi kita untuk mencapai kemenangan sejati. Itulah sebabnya kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini, dengan berat hati namun dengan penuh keyakinan," kata Gantz dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Dengan kepergian Gantz, Netanyahu akan kehilangan dukungan dari blok sentris yang telah membantu memperluas dukungan bagi pemerintah di Israel dan luar negeri, pada saat tekanan diplomatik dan domestik meningkat delapan bulan setelah perang di Gaza.

Meskipun koalisinya masih menguasai 64 dari 120 kursi parlemen, Netanyahu kini harus lebih bergantung pada dukungan politik dari partai-partai ultra-nasionalis.