KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp117 Miliar untuk Tahun 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp117,12 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Usulan ini disampaikan oleh Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, (11/6/2024).

Pada tahun 2025, KPK memperkirakan kebutuhan anggarannya mencapai Rp1,354 triliun. Namun, pagu indikatif yang telah ditetapkan saat ini hanya sebesar Rp1,237 triliun. Oleh karena itu, KPK mengajukan tambahan anggaran untuk menutup kekurangan sebesar Rp117,12 miliar.

"Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117.126.478 miliar," kata Nawawi seperti dikutip dari Antara, pada Selasa, (11/6/2024).

Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp117,12 miliar itu terdiri dari kebutuhan program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu sebesar Rp52,11 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun.

"Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024," kata dia.

Baca Juga:

Mantan Penyidik Yakin KPK Punya Alasan Kuat Sita HP Hasto

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.

"Ini PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata dia.

Untuk tahun 2025, dia menjelaskan sebanyak tujuh proyek prioritas yang menjadi rencana kerja KPK, mulai dari rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang KPK, pendidikan antikorupsi di 78 lembaga, hingga perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi.

Sumber Antara