Seorang pria memegang bendera Brasil dari jendela bus saat dia ditahan setelah kamp yang didirikan oleh pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dibubarkan di Brasilia, Brasil, (9/1/2023). ((Antara))
Ntvnews.id, Brasilis - Mahkamah Agung Brasil telah memerintahkan mantan presiden sayap kanan, Jair Bolsonaro, untuk diadili atas tuduhan merencanakan kudeta. Kasus ini berpotensi menghancurkan ambisinya untuk kembali ke dunia politik.
Sidang ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seorang mantan presiden Brasil dituduh mencoba merebut kekuasaan secara paksa sejak negara itu kembali ke sistem demokrasi pada 1985, setelah 20 tahun berada di bawah kediktatoran militer.
Dilansir dari AFP,Jumat, 28 Maret 2025, panel beranggotakan lima hakim Mahkamah Agung menggelar sidang pada Rabu, 26 Maret 2025 waktu setempat. Mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk mengadili Bolsonaro.
Meskipun tidak hadir dalam persidangan, Bolsonaro menanggapi keputusan tersebut dengan menyebutnya sebagai tuduhan yang "tidak berdasar."
Baca Juga: Lionel Messi Dicoret Timnas Argentina Jelang Hadapi Uruguay dan Brasil
"Sepertinya mereka punya masalah pribadi dengan saya," ujarnya kepada wartawan.
Jika terbukti bersalah, Bolsonaro menghadapi ancaman hukuman lebih dari 40 tahun penjara serta larangan berpolitik, yang akan menggagalkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilu presiden tahun depan.
Bolsonaro, yang menjabat sebagai presiden dari 2019 hingga 2022, dituduh memimpin "organisasi kriminal" yang berupaya mempertahankan kekuasaannya, meskipun hasil pemilu 2022 menunjukkan kekalahannya.
Dalam pemilu tersebut, ia kalah tipis dari rivalnya dari kubu kiri, Luiz Inácio Lula da Silva.
Baca Juga: Kazakhstan Kirim Kotak Hitam Pesawat Azerbaijan Airlines ke Brasil
Menurut para penyelidik, setelah kalah dalam pemilu tetapi masih menjabat, kelompok pendukung kudeta merencanakan pengumuman keadaan darurat agar pemilihan umum bisa diulang.
Bolsonaro juga diduga mengetahui rencana untuk membunuh Presiden terpilih Lula, Wakil Presiden Geraldo Alckmin, serta Hakim Agung Alexandre de Moraes—salah satu hakim dalam kasus ini sekaligus sosok yang sering berseberangan dengannya.
Menanggapi kasus ini, Lula berharap hukum dapat ditegakkan dengan adil.
"Dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah," kata Lula kepada wartawan di Jepang pada Kamis pagi.
"Semua orang tahu apa yang dia lakukan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
