Ntvnews.id, Naypidaw - Militer Myanmar menyerang konvoi Palang Merah China yang sedang mengirimkan bantuan ke daerah yang terdampak gempa, pada Selasa, 1 April 2025 malam.
Dilansir dari AP, Kamis, 3 Maret 2025, tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) mengungkapkan bahwa pasukan militer Myanmar menembaki konvoi yang terdiri dari sembilan kendaraan dengan senapan mesin berat saat melintas di Kotapraja Naung Cho, Negara Bagian Shan, dalam perjalanan menuju Kota Mandalay.
Serangan tersebut terjadi di wilayah yang kini berada di bawah kendali TNLA, kelompok bersenjata etnis yang aktif di daerah tersebut. TNLA juga menyatakan bahwa konvoi tersebut telah memberitahukan junta militer mengenai rute dan rencana pengiriman bantuan mereka.
Junta militer Myanmar mengonfirmasi serangan itu. Insiden tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 21:30 malam, menurut pernyataan juru bicara junta, Mayor Jenderal Zaw Min Tun.
Baca Juga: Indonesia Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa di Myanmar
Hingga Rabu, 2 April 2025, jumlah korban tewas akibat gempa dilaporkan mencapai 2.719 orang, sementara 4.521 orang dilaporkan terluka, dan 441 orang masih hilang. Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menambahkan bahwa jumlah korban tewas diperkirakan bisa lebih dari 3.000 orang.
Militer Myanmar Terus Lanjutkan Serangan Meski Ada Gencatan Senjata
Aliansi Tiga Persaudaraan yang terdiri dari tiga kelompok pemberontak utama, yakni Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), mengumumkan gencatan senjata sepihak selama sebulan.
Mereka menyatakan bahwa tidak akan ada serangan di daerah-daerah yang sedang dilanda pertempuran, guna memfasilitasi operasi penyelamatan dan distribusi bantuan ke daerah-daerah yang terdampak gempa hebat pada 28 Maret 2025.
Namun, Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menolak gencatan senjata tersebut. Ia menuduh kelompok-kelompok yang bersekutu dengan pemerintah bayangan bisa mengeksploitasi gencatan senjata ini.
"Beberapa kelompok etnis bersenjata mungkin tidak terlibat aktif dalam pertempuran saat ini, tetapi mereka berkumpul dan berlatih untuk mempersiapkan serangan. Karena ini adalah bentuk agresi, militer akan melanjutkan operasi pertahanan yang diperlukan," kata Min Aung Hlaing dalam sebuah acara penggalangan dana di ibu kota Naypyidaw pada Selasa, 1 April 2025.
Pagoda Maha Myat Muni di Mandalay dilaporkan runtuh akibat gempa yang mengguncang Myanmar dan beberapa negara sekitarnya pada Jumat, 28 Maret 2025. Menurut laporan media lokal, militer Myanmar telah melanjutkan serangannya di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir, termasuk menembaki desa-desa yang terdampak gempa.
Baca Juga: Jepang Salurkan 6 Juta Dolar AS untuk Korban Gempa Myanmar
BBC Burma mengonfirmasi bahwa serangan udara di Naungcho, Negara Bagian Shan, menewaskan tujuh orang. Serangan ini terjadi sekitar pukul 15:30 waktu setempat, kurang dari tiga jam setelah gempa.
Kelompok pemberontak pro-demokrasi yang berjuang untuk menyingkirkan militer dari kekuasaan juga melaporkan adanya serangan udara di Kota Chang-U di wilayah Sagaing tengah, yang merupakan pusat gempa. Ada pula laporan serangan udara di wilayah dekat perbatasan Thailand.
Keterbatasan Bantuan dan Penolakan PBB
Beberapa lembaga bantuan mengungkapkan bahwa persediaan makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal di Myanmar sangat terbatas. Mereka mendesak komunitas internasional untuk mempercepat upaya bantuan sebelum musim hujan tiba bulan depan.
PBB menuduh junta militer Myanmar menggunakan pasokan bantuan sebagai alat perang. Menurut PBB, junta memblokir bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di pos-pos pemeriksaan di wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak, yang mencakup sebagian besar wilayah Myanmar.
Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mendesak junta untuk menghentikan serangan.
"Masalahnya masih ada operasi militer yang sedang berlangsung saat ini... Serangan oleh junta militer," katanya kepada BBC.
"Saya menyerukan kepada junta untuk berhenti, menghentikan semua operasi militernya. Ini benar-benar keterlaluan dan tidak dapat diterima." sambungnya.