Junta Militer Myanmar Larang Wartawan Asing Liput Gempa

Ntvnews.id, Jakarta - Junta militer Myanmar melarang jurnalis asing meliput situasi di negara tersebut setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah itu.

Juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa kondisi di Myanmar menjadi alasan utama mengapa jurnalis asing tidak diizinkan masuk.

"Ini tak mungkin (bagi jurnalis asing) untuk datang, tinggal, dan menemukan tempat tinggal, atau beraktivitas di sekitar sini," kata Zaw dalam pernyataan resmi, dikutip dari Myanmar Now, Kamis, 3 April 2025.

Ia kemudian menambahkan, "Kami ingin semua orang memahami ini."

Baca Juga: TNI Kirim 3 Anjing Pelacak untuk Bantu Pencarian Korban Gempa di Myanmar

Zaw Min Tun juga menekankan bahwa saat ini Myanmar lebih membutuhkan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan tempat tinggal.

Sejak junta mengambil alih pemerintahan pada 2021, kebebasan pers di Myanmar semakin terancam.

Pemerintah militer sangat membatasi akses terhadap informasi serta bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh warga sipil.

Pasca kudeta, junta juga menangkap hingga menghabisi siapa pun, termasuk jurnalis, yang dianggap menentang kekuasaan mereka.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) per Januari 2025 yang dikutip PBB, sebanyak 6.231 orang tewas di tangan junta, termasuk 1.144 perempuan dan 709 anak-anak.

Baca Juga: Momen Tim SAR China Selamatkan Ibu Hamil dan Balita dari Reruntuhan Gempa di Myanmar

Larangan bagi jurnalis asing untuk meliput di Myanmar dapat membuat skala bencana tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga dunia tidak mengetahui kondisi sebenarnya.

Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Myanmar pada Jumat siang waktu setempat. Akibat bencana ini, sebanyak 1.700 orang dilaporkan meninggal dan 300 lainnya masih dinyatakan hilang.

Para ahli memperkirakan jumlah korban jiwa bisa mencapai 10.000, mengingat banyak korban yang masih terperangkap di bawah reruntuhan.