PCO Beberkan Langkah Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif 32 Persen dari Trump

Ntvnews.id, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkapkan sejumlah langkah yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, menyatakan bahwa bersamaan dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah saat ini juga melakukan perhitungan secara cermat terhadap dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap barang-barang asal Indonesia.

"Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS," ujar Hasan Nasbi.

Baca Juga: Kadin Usulkan RI Buka Pasar Baru untuk Hadapi Tarif Impor 32 Persen Trump

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa di dalam negeri, pemerintah juga berusaha meningkatkan daya saing produk Indonesia, salah satunya melalui penyederhanaan regulasi.

"Di dalam negeri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif," kata Hasan Nasbi.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dengan penerapan efektif tiga hari setelah pengumuman tersebut.

Baca Juga: One Way dan Diskon Tarif Tol Cipali Dilakukan untuk Atasi Kepadatan Arus Balik

Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum sebesar 10 persen untuk semua negara sejak 5 April 2025, kemudian tarif khusus bagi beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dalam kebijakan baru ini, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Kamis (3/4), menegaskan bahwa kebijakan Presiden Trump tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

"Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut," kata Menko Airlangga.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis.

Beberapa di antaranya adalah menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga, serta melanjutkan negosiasi dengan pemerintah AS yang telah dimulai sejak awal tahun ini.