Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Jabar. (Antara)
Ntvnews.id
Ia mengatakan telah menghubungi Lucky melalui pesan singkat dan rapat virtual, di mana Lucky menyampaikan permintaan maaf karena telah pergi tanpa izin demi memenuhi janji kepada anak-anaknya.
"Saya jelaskan Pak Lucky bahwa hari ini saya dan dia adalah pejabat negara," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa, 8 April 2025.
"Jadi karena pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, kan bahagia tidak mesti di Jepang," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, kebahagiaan keluarga, terutama anak-anak, idealnya tetap dapat dirasakan di daerah yang dipimpin termasuk untuk kegiatan rekreasi sekalipun.
"Kalau mengatakan bahwa 'Oh kotanya tidak seimbang Jepang', bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena. Kan itu tugas pemimpin," ujar Dedi.
Dedi menyebut hal tersebut penting, karena ia bermimpi suatu hari nanti pejabat daerah bisa menjadikan berbagai sudut Jawa Barat sebagai tempat yang indah dan membanggakan.
"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gitu loh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya asalnya keluarga artis, misalnya, kan hari ini sudah menjadi pejabat publik. Jadi harus terikat dengan budaya," katanya.
Dedi mencontohkan bahwa selain infrastruktur, persoalan yang perlu dibenahi di Indramayu adalah praktik menyapu koin di jalan arteri Pantura. Ia menilai, perlu dirumuskan solusi agar masyarakat menghentikan aktivitas berbahaya tersebut.
"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.
Dedi lantas berkata, "'Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tetapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenarkan."
Menanggapi kontroversi liburan Lucky Hakim, Dedi menekankan bahwa cuti pejabat negara telah diatur secara resmi melalui surat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Kembali Produktif Usai Plesiran ke Jepang, Lucky Hakim Kena Sentil Netizen
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut atas kasus tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendagri, termasuk penentuan sanksi jika diperlukan. Untuk itu, pihaknya memilih menunggu hasil pemeriksaan dari kementerian, Salah satunya terkait sanksi.
"Ini pemeriksaan oleh Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini," ujarnya.
Ia mengakui bahwa sanksi yang mungkin dijatuhkan memang cukup berat. Misalnya, diberhentikan sementara selama tiga bulan dan selama masa itu, posisi kepala daerah dijalankan oleh wakilnya. Setelah masa sanksi berakhir, pejabat bersangkutan dapat kembali menjabat seperti semula.
"Itu sanksinya maksimal ya, mudah-mudahan tidak ya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri," tutur Dedi.
Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya angkat bicara terkait polemik perjalanannya ke Jepang yang menuai sorotan publik, terutama karena dilakukan pada hari kerja dan dinilai melanggar aturan kepala daerah.
Lucky menjelaskan bahwa perjalanan tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dan merupakan bagian dari janji pribadi kepada keluarganya.
"Selama kampanye saya jarang di rumah. Oleh karena itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah pilkada," ujarnya di Pendopo Bupati Indramayu, Jabar, Selasa, 8 April 2025.
Lucky menjelaskan bahwa tiket perjalanannya ke Jepang sudah dipesan sejak Desember 2024, dengan keberangkatan dijadwalkan pada 2 April dan kepulangan pada 11 April 2025.
Namun, karena terdapat hari kerja pada 8 hingga 10 April, ia sempat mengajukan izin melalui stafnya.
Sayangnya, permohonan tersebut tidak dapat diproses lantaran diajukan kurang dari 14 hari kerja sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Perkara Liburan ke Jepang saat Lebaran, Lucky Hakim Datangi Kemendagri
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Lucky akhirnya memilih untuk mempercepat kepulangan ke tanah air agar tidak meninggalkan kewajibannya sebagai kepala daerah pada hari kerja.
Ia menilai keputusan tersebut sudah mencerminkan semangat dalam menaati aturan. Lucky juga menyebut baru mengetahui adanya surat edaran mengenai pembatasan perjalanan selama libur Lebaran saat sudah berada di Jepang karena belum sempat memeriksa semua dokumen yang masuk.
"Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk setiap hari dan saya belum sempat membaca semuanya," katanya.
Meski berada di luar negeri, Lucky mengaku tetap aktif berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu guna memastikan jalannya pemerintahan tetap berjalan normal.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
