Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun 2025. Hal itu disampaikan di rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa, 11 Juni 2024.
"BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 12 Juni 2024.
Ia merinci, usulan anggaran itu akan digunakan untuk delapan program BPIP. Menariknya, hampir separuh dari total anggaran tersebut, yakni Rp45,59 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer dan TikToker.
Selain itu, anggaran tersebut diusulkan untuk penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar; fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.
Kemudian perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7,4 miliar; pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.
Lalu untuk pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp5 miliar; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan ideologi Pancasila Rp4 miliar; dan peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi Rp4 miliar.
Lebih lanjut, Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif BPIP yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp299,42 miliar, yang diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp172,08 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp127,34 miliar.
Ia mengatakan, pagu indikatif BPIP tahun 2025 lebih kecil bila dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024.
Menurutnya, BPIP mendapatkan anggaran sebesar Rp357,49 miliar pada tahun 2023, dan Rp342,26 miliar pada tahun 2024.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi. (Antara)
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, semestinya pagu indikatif anggaran kementerian/lembaga tidak mengalami penurunan untuk mencapai kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebab terjadi perkembangan inflasi dari tahun ke tahun.
"Oleh karena itu, memang kalau nanti disepakati dengan teman-teman kami akan usahakan supaya setidak-tidaknya menyesuaikan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di tanah air supaya dia setidak-tidaknya sama dengan kinerja tahun sebelumnya, jadi ini yang menurut pikiran saya," ucapnya saat memimpin jalannya rapat.