Prabowo Jamin Proses Penyusunan RUU Polri Akan Transparan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya angkat bicara soal polemik Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang belakangan menuai sorotan publik.

Prabowo menegaskan bahwa meskipun polisi membutuhkan kewenangan yang memadai, tidak berarti kewenangan tersebut perlu terus ditambah-tambahkan.

Baca Juga: Prabowo Disambut Langsung Erdogan, Istana: Cermin Kedekatan Personal

"Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? menurut saya," kata Prabowo, pada Minggu, 6 April 2025 di Hambalang.

Tak hanya menyoroti soal batas kewenangan, Prabowo juga menanggapi keresahan masyarakat mengenai proses penyusunan RUU Polri yang dianggap kurang transparan. Ia menyatakan akan memberi perhatian khusus terhadap akses publik terhadap draf-draf aturan yang tengah disusun.

"Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya. Supaya nggak beredar macam-macam fiktif," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan tujuh jurnalis, yakni Alfito Deannova (Pemred detikcom), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred Tvone), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian (Dok.Antara)

Prabowo menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi agar publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan demokrasi.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga berkomitmen untuk mendorong partai-partai dalam koalisi pendukung pemerintahannya agar membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil. Ia ingin proses pembuatan undang-undang di masa mendatang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel.

"Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas," Prabowo menutup pernyataannya.

(Sumber: Antara)