Soal Ketemu Jokowi, Bahlil: Semua Menteri di Bawah Perintah Presiden Prabowo!

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Apr 2025, 20:32
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Dokumentasi NTVnews)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, semua menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu ia sampaikan kala disinggung mengenai pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen Hari Raya Idulfitri 2025.

“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil usai pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa, 15 April 2025.

Bahlil memastikan, menteri-menteri berkonsolidasi dengan Prabowo untuk membangun negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Konsolidasi dilakukan oleh para menteri hanya kepada Prabowo dan tidak ke pihak lainnya, termasuk Jokowi. Bahlil sendiri turut menemui Jokowi.

“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” kata Bahlil.

Diketahui, sejumlah menteri yang duduk di kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idulfitri 2025.

Selain Bahlil, beberapa menteri yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Lalu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri dengan Jokowi tak dipolitisasi.

Jazilul pun membantah isu munculnya matahari kembar dalam pemerintahan. Menurut dia, hal itu takkan mungkin terjadi karena tak diperbolehkan konstitusi.

x|close