Isu Rusia Mau Bikin Pangkalan Militer di Papua, DPR: Langgar Konstitusi!

Ntvnews.id, Jakarta - Beredar kabar Rusia ingin mendirikan pangkalan militer di Papua. Federasi Rusia disebut meminta Indonesia untuk menggunakan Lanud Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militernya.

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Juga bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

“Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” ujar TB Hasanuddin, Rabu, 16 April 2025.

Ia mengatakan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif-bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.

“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” paparnya.

Dia mengingatkan, keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.

“Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” jelasnya.

Sementara, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sendiri membantah kabar Rusia meminta izin untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara daerah Papua, Indonesia. Isu tersebut muncul dalam sebuah situs militer Amerika Serikat (AS) bernama Janes.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Kolonel Frega Ferdinand Wenas menerangkan bahwa informasi Rusia meminta izin untuk menggunakan pangkalan udara di Papua adalah tidak benar alias hoaks.

"Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar," kata Frega Wenas, Selasa, 15 April 2025.