Acara Sepeda Pramono Anung yang Lewati Jalan Layang Casablanca Dikritis Pedas

Ntvnews.id, Jakarta - Rencana digelarnya acara bersepeda bertajuk SilaturahRide 2025 yang akan diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menuai sorotan tajam dari komunitas pecinta sepeda.

Pasalnya, salah satu rute yang akan dilewati pada 19 April 2025 adalah Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca—yang secara hukum tidak diperuntukkan bagi pesepeda.

Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap pemakaian JLNT Casablanca dalam agenda tersebut. Melalui pernyataan yang dirilis, mereka menganggap penggunaan jalan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang justru dilegalkan demi pencitraan.

"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca — sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku. Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum," bunyi pernyataan itu, dikutip dari Instgaram @b2w_indonesia, Rabu, 16 April 2025.

Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Sebagai informasi tambahan, JLNT Casablanca secara resmi telah berganti nama menjadi Jalan Prof. Hamka sejak tahun 2015. Namun perubahan nama tersebut tidak mengubah status fungsionalnya sebagai jalur kendaraan bermotor, bukan untuk sepeda.

B2W juga mengungkap bahwa mereka sempat diundang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada 10 April 2025 untuk berdiskusi mengenai acara SilaturahRide. Sayangnya, dialog tersebut dinilai hanya formalitas belaka.

"Diundang Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk berdiskusi soal acara ini, Kamis 10 April 2025. Tapi bukan diskusi yang kami dapat, melainkan paparan. Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan," tulisnya.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Bike To Work Indonesia (@b2w_indonesia)

"Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda," sambung pernyataan itu

B2W juga menyinggung janji Pramono Anung saat masa kampanye Gubernur, di mana ia berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota yang taat hukum. Komunitas ini menyayangkan jika janji tersebut kini dianggap hanya sebatas retorika.

"Dan ironisnya, Mas Pram pernah berkata dalam kampanyenya: “Jakarta harus jadi kota yang taat hukum. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, sekecil apa pun. Sayangnya, sepeda kini dikendarai di atas pelanggaran yang dilegalkan, untuk kebutuhan citra sesaat," pungkasnya.