Rachmat Gobel dan Tatsuo Fukuda sepakat untuk memajukan ekonomi Indonesia dengan memperkuat sektor UMKM dan pertanian Indonesia dalam perekonomian nasional. “Struktur ekonomi nasional Indonesia akan kuat jika dua sektornya kuat, yaitu UMKM dan pertanian,” kata Rachmat Gobel, Jumat, 18 April 2025. Hal itu ia sampaikan usai berdialog dengan Tatsuo Fukuda. Gobel adalah ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), sedangkan Fukuda adalah ketua harian Japan-Indonesia Association (Japinda). Dua organisasi ini merupakan counterpart untuk memperkuat hubungan Indonesia-Jepang dari sisi masyarakat. Gobel juga menjabat ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang atau dikenal juga sebagai Kaukus Parlemen Indonesia-Jepang, yang merupakan organ resmi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Selain itu, Gobel juga menjadi ketua umum Persaudaraan Alumni dari Jepang (Persada). Sedangkan Fukuda juga anggota DPR Jepang dan ketua Majelis Umum (General Assembly) Partai Demokrasi Liberal (LDP), yaitu partai berkuasa di Jepang. Fukuda adalah The Rising Star politisi muda Jepang. Dalam pertemuan di kantor LDP itu hadir juga sejumlah pemimpin redaksi Indonesia, yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog berbagai isu strategis Indonesia-Jepang, kawasan Asia Pasifik, maupun dampak kebijakan Donald Trump. Rachmat Gobel mengatakan, ekonomi Indonesia akan stabil dan berkelanjutan jika dua sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi pilar utama sistem sosial Indonesia juga memiliki kekuatan ekonomi, yaitu sektor UMKM dan pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Karena itu, katanya, pemerintah harus fokus untuk memperkuat dan memiliki keberpihakan terhadap sektor UMKM dan sektor pertanian. Selain itu, ia juga mengingatkan kembali bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dan sumberdaya alam yang berlimpah merupakan kekuatan pokok Indonesia. “Dalam situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian dan akibat perang tarif perdagangan internasional maka yang utama adalah melindungi pasar domestik Indonesia. Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat pembuangan berbagai barang dari berbagai negara di dunia, khususnya dari China dan Vietnam, akibat kesulitan masuk pasar Amerika Serikat,” katanya. Karena itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Melalui kebijakan TKDN yang konsisten, katanya, maka negara-negara lain dan juga pengusaha nasional dipaksa untuk membangun industri di dalam negeri Indonesia. “Dengan demikian terjadi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, terjadi reindustrialisasi, dan juga hilirisasi yang sejati. Jadi efeknya berantai dan berjangka panjang. Sedangkan penghapusan TKDN akan berdampak pada deindustrialisasi, naiknya pengangguran, ekspor bahan mentah, dan Indonesia hanya menjadi negara pedagang. Padahal semua negara berlomba-lomba untuk menjadi negara industri. Sekarang pertanyaannya adalah Indonesia ini mau dibawa ke mana,” katanya. Penghapusan TKDN, kata Gobel, akan menciptakan ketidakpastian. Karena pengusaha yang sudah berinvestasi dan membangun industri di Indonesia, katanya, akan lari keluar negeri, khususnya ke Vietnam. “Daya tarik Indonesia yang utama kan karena pasarnya yang besar. Sedangkan dari sisi perizinan, suku bunga perbankan, insentif ekspor, dan pungutan liar justru Indonesia tak kompetitif. Jadi Indonesia harus hati-hati dalam hal ini,” katanya. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri Indonesia terus menurun. Pada 2004 mencapai 28,07 persen, namun pada 2022 menjadi 18,67 persen. Pada sisi lain, dalam menahan laju impor melalui mekanisme Non-Tariff Measures (NTMs), Indonesia termasuk sangat liberal. Berdasarkan data, Indonesia hanya memiliki 207 NTMs, sedangkan Singapura ada 216, Thailand 661, Filipina 562, Jepang 1.193, dan China 1.569. Sedangkan Tatsuo Fukuda menyampaikan bahwa secara kuantitatif, ekonomi Indonesia sudah tumbuh pesat dalam 20 tahun terakhir. “Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan sisi kualitatifnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi mengalir ke rakyat, yaitu dengan memperkuat UMKM dan pertanian. Di sinilah Jepang bisa berkontribusi bagi Indonesia,” katanya. Di Jepang, katanya, kontribusi sektor UMKM mencapai 80 persen. Pengalaman Jepang ini, katanya, bisa dibagikan ke Indonesia. Fukuda menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki pasar yang besar. Sedangkan Jepang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit sehingga memiliki pasar yang lebih kecil. Dengan demikian, katanya, Indonesia dan Jepang bisa berkolaborasi. “Untuk itu perlu disiapkan sumberdaya manusianya agar UMKM dan pertanian Indonesia menjadi lebih kuat,” katanya. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa bangsa-bangsa Asia itu memiliki tata nilai sendiri yang mengakui keberagaman. Hal itu berbeda dengan bangsa Amerika yang melihat sesuatu secara hitam-putih dan kalah-menang. “Sekitar 200 tahun lalu Eropa mengalami modernisasi, sedangkan sebelum itu justru Asia yang luar biasa. Jadi sudah saatnya sesama bangsa Asia untuk melakukan penemuan kembali nilai-nilai Asia yang bisa menerima nilai-nilai dari manapun, termasuk dari Eropa, dan juga melakukan adaptasi. Kita adalah masyarakat Asia yang memiliki cara Asia dengan mencari titik temu dan kesamaan,” katanya. Fukuda menyampaikan bahwa Jepang memiliki fenomena unik di dunia, yaitu mengalami deflasi selama 30 tahun, sehingga harga-harga barang tidak naik. Hal itu, katanya, membuat sektor informal tetap bisa hidup cukup. “Namun sejak empat tahun lalu mulai mengalami inflasi, mulai dari Covid-19 dan kemudian konflik Ukraina. Sekarang ada Trump. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Barang-barang menjadi mahal. Ini yang membuat jumlah orang bekerja di Jepang meningkat, walaupun populasi penduduk Jepang menurun. Masyarakat umum inilah yang kami pikirkan,” katanya. Untuk itu, Fukuda berharap Indonesia dan Jepang memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut. UMKM di Jepang sudah terintegrasi ke dalam sistem industri menjadi satu mata rantai yang tak terpisahkan. UMKM sudah menjadi supporting system dengan industri besar sebagai sebuah piramida. Sehingga pekerjaan hingga tier-5 sudah dikerjakan UMKM. Sebagian industri di Indonesia pun, dengan ketentuan TKDN, sudah bisa masuk ke tier-5, khususnya di sektor otomotif. Karena itu rencana penghapusan TKDN akan merusak piramida industri Indonesia yang mulai terbentuk. (ISTIMEWA)
Ntvnews.id, Jakarta - Rachmat Gobel dan Tatsuo Fukuda sepakat untuk memajukan ekonomi Indonesia dengan memperkuat sektor UMKM dan pertanian Indonesia dalam perekonomian nasional. “Struktur ekonomi nasional Indonesia akan kuat jika dua sektornya kuat, yaitu UMKM dan pertanian,” kata Rachmat Gobel, Jumat, 18 April 2025.
Hal itu ia sampaikan usai berdialog dengan Tatsuo Fukuda. Gobel adalah ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), sedangkan Fukuda adalah ketua harian Japan-Indonesia Association (Japinda). Dua organisasi ini merupakan counterpart untuk memperkuat hubungan Indonesia-Jepang dari sisi masyarakat. Gobel juga menjabat ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang atau dikenal juga sebagai Kaukus Parlemen Indonesia-Jepang, yang merupakan organ resmi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Selain itu, Gobel juga menjadi ketua umum Persaudaraan Alumni dari Jepang (Persada). Sedangkan Fukuda juga anggota DPR Jepang dan ketua Majelis Umum (General Assembly) Partai Demokrasi Liberal (LDP), yaitu partai berkuasa di Jepang. Fukuda adalah The Rising Star politisi muda Jepang. Dalam pertemuan di kantor LDP itu hadir juga sejumlah pemimpin redaksi Indonesia, yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog berbagai isu strategis Indonesia-Jepang, kawasan Asia Pasifik, maupun dampak kebijakan Donald Trump.
Rachmat Gobel mengatakan, ekonomi Indonesia akan stabil dan berkelanjutan jika dua sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi pilar utama sistem sosial Indonesia juga memiliki kekuatan ekonomi, yaitu sektor UMKM dan pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Karena itu, katanya, pemerintah harus fokus untuk memperkuat dan memiliki keberpihakan terhadap sektor UMKM dan sektor pertanian. Selain itu, ia juga mengingatkan kembali bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dan sumberdaya alam yang berlimpah merupakan kekuatan pokok Indonesia. “Dalam situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian dan akibat perang tarif perdagangan internasional maka yang utama adalah melindungi pasar domestik Indonesia. Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat pembuangan berbagai barang dari berbagai negara di dunia, khususnya dari China dan Vietnam, akibat kesulitan masuk pasar Amerika Serikat,” katanya.
Rachmat Gobel dan Tatsuo Fukuda sepakat untuk memajukan ekonomi Indonesia dengan memperkuat sektor UMKM dan pertanian Indonesia dalam perekonomian nasional. “Struktur ekonomi nasional Indonesia akan kuat jika dua sektornya kuat, yaitu UMKM dan pertanian,” kata Rachmat Gobel, Jumat, 18 April 2025. Hal itu ia sampaikan usai berdialog dengan Tatsuo Fukuda. Gobel adalah ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), sedangkan Fukuda adalah ketua harian Japan-Indonesia Association (Japinda). Dua organisasi ini merupakan counterpart untuk memperkuat hubungan Indonesia-Jepang dari sisi masyarakat. Gobel juga menjabat ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang atau dikenal juga sebagai Kaukus Parlemen Indonesia-Jepang, yang merupakan organ resmi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Selain itu, Gobel juga menjadi ketua umum Persaudaraan Alumni dari Jepang (Persada). Sedangkan Fukuda juga anggota DPR Jepang dan ketua Majelis Umum (General Assembly) Partai Demokrasi Liberal (LDP), yaitu partai berkuasa di Jepang. Fukuda adalah The Rising Star politisi muda Jepang. Dalam pertemuan di kantor LDP itu hadir juga sejumlah pemimpin redaksi Indonesia, yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog berbagai isu strategis Indonesia-Jepang, kawasan Asia Pasifik, maupun dampak kebijakan Donald Trump. Rachmat Gobel mengatakan, ekonomi Indonesia akan stabil dan berkelanjutan jika dua sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi pilar utama sistem sosial Indonesia juga memiliki kekuatan ekonomi, yaitu sektor UMKM dan pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Karena itu, katanya, pemerintah harus fokus untuk memperkuat dan memiliki keberpihakan terhadap sektor UMKM dan sektor pertanian. Selain itu, ia juga mengingatkan kembali bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dan sumberdaya alam yang berlimpah merupakan kekuatan pokok Indonesia. “Dalam situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian dan akibat perang tarif perdagangan internasional maka yang utama adalah melindungi pasar domestik Indonesia. Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat pembuangan berbagai barang dari berbagai negara di dunia, khususnya dari China dan Vietnam, akibat kesulitan masuk pasar Amerika Serikat,” katanya. Karena itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Melalui kebijakan TKDN yang konsisten, katanya, maka negara-negara lain dan juga pengusaha nasional dipaksa untuk membangun industri di dalam negeri Indonesia. “Dengan demikian terjadi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, terjadi reindustrialisasi, dan juga hilirisasi yang sejati. Jadi efeknya berantai dan berjangka panjang. Sedangkan penghapusan TKDN akan berdampak pada deindustrialisasi, naiknya pengangguran, ekspor bahan mentah, dan Indonesia hanya menjadi negara pedagang. Padahal semua negara berlomba-lomba untuk menjadi negara industri. Sekarang pertanyaannya adalah Indonesia ini mau dibawa ke mana,” katanya. Penghapusan TKDN, kata Gobel, akan menciptakan ketidakpastian. Karena pengusaha yang sudah berinvestasi dan membangun industri di Indonesia, katanya, akan lari keluar negeri, khususnya ke Vietnam. “Daya tarik Indonesia yang utama kan karena pasarnya yang besar. Sedangkan dari sisi perizinan, suku bunga perbankan, insentif ekspor, dan pungutan liar justru Indonesia tak kompetitif. Jadi Indonesia harus hati-hati dalam hal ini,” katanya. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri Indonesia terus menurun. Pada 2004 mencapai 28,07 persen, namun pada 2022 menjadi 18,67 persen. Pada sisi lain, dalam menahan laju impor melalui mekanisme Non-Tariff Measures (NTMs), Indonesia termasuk sangat liberal. Berdasarkan data, Indonesia hanya memiliki 207 NTMs, sedangkan Singapura ada 216, Thailand 661, Filipina 562, Jepang 1.193, dan China 1.569. Sedangkan Tatsuo Fukuda menyampaikan bahwa secara kuantitatif, ekonomi Indonesia sudah tumbuh pesat dalam 20 tahun terakhir. “Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan sisi kualitatifnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi mengalir ke rakyat, yaitu dengan memperkuat UMKM dan pertanian. Di sinilah Jepang bisa berkontribusi bagi Indonesia,” katanya. Di Jepang, katanya, kontribusi sektor UMKM mencapai 80 persen. Pengalaman Jepang ini, katanya, bisa dibagikan ke Indonesia. Fukuda menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki pasar yang besar. Sedangkan Jepang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit sehingga memiliki pasar yang lebih kecil. Dengan demikian, katanya, Indonesia dan Jepang bisa berkolaborasi. “Untuk itu perlu disiapkan sumberdaya manusianya agar UMKM dan pertanian Indonesia menjadi lebih kuat,” katanya. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa bangsa-bangsa Asia itu memiliki tata nilai sendiri yang mengakui keberagaman. Hal itu berbeda dengan bangsa Amerika yang melihat sesuatu secara hitam-putih dan kalah-menang. “Sekitar 200 tahun lalu Eropa mengalami modernisasi, sedangkan sebelum itu justru Asia yang luar biasa. Jadi sudah saatnya sesama bangsa Asia untuk melakukan penemuan kembali nilai-nilai Asia yang bisa menerima nilai-nilai dari manapun, termasuk dari Eropa, dan juga melakukan adaptasi. Kita adalah masyarakat Asia yang memiliki cara Asia dengan mencari titik temu dan kesamaan,” katanya. Fukuda menyampaikan bahwa Jepang memiliki fenomena unik di dunia, yaitu mengalami deflasi selama 30 tahun, sehingga harga-harga barang tidak naik. Hal itu, katanya, membuat sektor informal tetap bisa hidup cukup. “Namun sejak empat tahun lalu mulai mengalami inflasi, mulai dari Covid-19 dan kemudian konflik Ukraina. Sekarang ada Trump. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Barang-barang menjadi mahal. Ini yang membuat jumlah orang bekerja di Jepang meningkat, walaupun populasi penduduk Jepang menurun. Masyarakat umum inilah yang kami pikirkan,” katanya. Untuk itu, Fukuda berharap Indonesia dan Jepang memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut. UMKM di Jepang sudah terintegrasi ke dalam sistem industri menjadi satu mata rantai yang tak terpisahkan. UMKM sudah menjadi supporting system dengan industri besar sebagai sebuah piramida. Sehingga pekerjaan hingga tier-5 sudah dikerjakan UMKM. Sebagian industri di Indonesia pun, dengan ketentuan TKDN, sudah bisa masuk ke tier-5, khususnya di sektor otomotif. Karena itu rencana penghapusan TKDN akan merusak piramida industri Indonesia yang mulai terbentuk. (ISTIMEWA)
Karena itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Melalui kebijakan TKDN yang konsisten, katanya, maka negara-negara lain dan juga pengusaha nasional dipaksa untuk membangun industri di dalam negeri Indonesia. “Dengan demikian terjadi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, terjadi reindustrialisasi, dan juga hilirisasi yang sejati. Jadi efeknya berantai dan berjangka panjang. Sedangkan penghapusan TKDN akan berdampak pada deindustrialisasi, naiknya pengangguran, ekspor bahan mentah, dan Indonesia hanya menjadi negara pedagang. Padahal semua negara berlomba-lomba untuk menjadi negara industri. Sekarang pertanyaannya adalah Indonesia ini mau dibawa ke mana,” katanya.
Penghapusan TKDN, kata Gobel, akan menciptakan ketidakpastian. Karena pengusaha yang sudah berinvestasi dan membangun industri di Indonesia, katanya, akan lari keluar negeri, khususnya ke Vietnam. “Daya tarik Indonesia yang utama kan karena pasarnya yang besar. Sedangkan dari sisi perizinan, suku bunga perbankan, insentif ekspor, dan pungutan liar justru Indonesia tak kompetitif. Jadi Indonesia harus hati-hati dalam hal ini,” katanya.
Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri Indonesia terus menurun. Pada 2004 mencapai 28,07 persen, namun pada 2022 menjadi 18,67 persen. Pada sisi lain, dalam menahan laju impor melalui mekanisme Non-Tariff Measures (NTMs), Indonesia termasuk sangat liberal. Berdasarkan data, Indonesia hanya memiliki 207 NTMs, sedangkan Singapura ada 216, Thailand 661, Filipina 562, Jepang 1.193, dan China 1.569.
Sedangkan Tatsuo Fukuda menyampaikan bahwa secara kuantitatif, ekonomi Indonesia sudah tumbuh pesat dalam 20 tahun terakhir. “Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan sisi kualitatifnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi mengalir ke rakyat, yaitu dengan memperkuat UMKM dan pertanian. Di sinilah Jepang bisa berkontribusi bagi Indonesia,” katanya. Di Jepang, katanya, kontribusi sektor UMKM mencapai 80 persen. Pengalaman Jepang ini, katanya, bisa dibagikan ke Indonesia.
Rachmat Gobel dan Tatsuo Fukuda sepakat untuk memajukan ekonomi Indonesia dengan memperkuat sektor UMKM dan pertanian Indonesia dalam perekonomian nasional. “Struktur ekonomi nasional Indonesia akan kuat jika dua sektornya kuat, yaitu UMKM dan pertan (iSTIMEWA)
Fukuda menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki pasar yang besar. Sedangkan Jepang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit sehingga memiliki pasar yang lebih kecil. Dengan demikian, katanya, Indonesia dan Jepang bisa berkolaborasi. “Untuk itu perlu disiapkan sumberdaya manusianya agar UMKM dan pertanian Indonesia menjadi lebih kuat,” katanya. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa bangsa-bangsa Asia itu memiliki tata nilai sendiri yang mengakui keberagaman. Hal itu berbeda dengan bangsa Amerika yang melihat sesuatu secara hitam-putih dan kalah-menang. “Sekitar 200 tahun lalu Eropa mengalami modernisasi, sedangkan sebelum itu justru Asia yang luar biasa. Jadi sudah saatnya sesama bangsa Asia untuk melakukan penemuan kembali nilai-nilai Asia yang bisa menerima nilai-nilai dari manapun, termasuk dari Eropa, dan juga melakukan adaptasi. Kita adalah masyarakat Asia yang memiliki cara Asia dengan mencari titik temu dan kesamaan,” katanya.
Fukuda menyampaikan bahwa Jepang memiliki fenomena unik di dunia, yaitu mengalami deflasi selama 30 tahun, sehingga harga-harga barang tidak naik. Hal itu, katanya, membuat sektor informal tetap bisa hidup cukup. “Namun sejak empat tahun lalu mulai mengalami inflasi, mulai dari Covid-19 dan kemudian konflik Ukraina. Sekarang ada Trump. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Barang-barang menjadi mahal. Ini yang membuat jumlah orang bekerja di Jepang meningkat, walaupun populasi penduduk Jepang menurun. Masyarakat umum inilah yang kami pikirkan,” katanya.
Untuk itu, Fukuda berharap Indonesia dan Jepang memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut.
UMKM di Jepang sudah terintegrasi ke dalam sistem industri menjadi satu mata rantai yang tak terpisahkan. UMKM sudah menjadi supporting system dengan industri besar sebagai sebuah piramida. Sehingga pekerjaan hingga tier-5 sudah dikerjakan UMKM. Sebagian industri di Indonesia pun, dengan ketentuan TKDN, sudah bisa masuk ke tier-5, khususnya di sektor otomotif. Karena itu rencana penghapusan TKDN akan merusak piramida industri Indonesia yang mulai terbentuk.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
