Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2025 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditambah jadi Rp2,4 triliun.
Ia menuturkan, pagu indikatif untuk Kemendag di 2025 ditetapkan Rp1,6 triliun atau mengalami penurunan 15,6 persen dibandingkan anggaran tahun 2024.
"Apabila memungkinkan, Kemendag mengajukan walau gak mudah, tambahan anggaran yang telah kami sampaikan kepada Presiden melalui surat tanggal 30 April 2024, Rp2,4 triliun," katanya dikutip dari Antara.
Baca Juga: Mendag Zulhas Ungkap Alasan UMKM Wajib Punya Sertifikasi Halal
Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor, yakni promosi dagang, forum bisnis, dan business matching Rp900 miliar.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usul UMKM urus sertifikasi halal lewat asosiasi
Kemudian pengembangan perdagangan antar wilayah berupa pembangunan sistem data serta monitoring perdagangan antar wilayah.
Pameran dan misi dagangan daerah di setiap provinsi serta perlindungan konsumen dengan jumlah Rp700 miliar.
Anggaran tersebut bakal digunakan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi berupa pameran dagang, misi dagang, integrasi informasi ekspor, pembinaan UMKM ekspor dan pengamanan perdagangan Rp800 miliar.
Dalam hal ini, usulan tambahan pagu indikatif Kemendag tahun 2025 tersebut diharapkan jadi Rp4 triliun.
Zulkifli Hasan lebih lanjut mengatakan, jika tiap tahun anggaran Kemendag mengalami penurunan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Di tahun 2021 saja, Kemendag mendapatkan anggaran sebesar Rp3 triliun yang kemudian turun menjadi Rp2,1 triliun di tahun 2022.
Kemudian pada tahun 2023, jumlah anggaran yang diterima oleh Kemendag mengalami kenaikan jadi Rp2,4 triliun. Tapi kembali turun Rp1,9 trliun di 2024 dan turun lagi jadi Rp1,6 triliun pada 2025.
Dikatakan Zulkifli, pemangkasan anggaran tersebut bisa memberi berpengaruh pada berbagai hal, salah satunya pengembangan ekspor di pasar non tradisional.
"Karena kita ini mau ekspor, mau bersaing dengan negara lain gimana mau bersaing kalau Atdag saja mau dipulangkan karena biaya sewa rumah dari Kementerian Luar Negeri dihapus, dari kita juga dikurangi," ujar Zulkifli Hasan.