Pembangunan IKN Dilanjutkan Usai Blokir Rp10 Triliun Dibuka

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan IKN sebesar lebih dari Rp10 triliun telah dibuka, dan proses pembangunan infrastruktur akan segera kembali dilanjutkan.

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers daring terkait pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8) yang akan digelar di IKN pada 1–3 Agustus 2025. 

“Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” ujar Basuki.  

Baca juga: DPR Komentari Tulisan Viral di IKN Lorem Ipsum

Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk periode 2022–2034 yang sempat tertunda, kini akan kembali dilanjutkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur penting, seperti jalan tol, istana wakil presiden, masjid, sistem pengelolaan air limbah, serta jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. 

Tak hanya itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan menambah lima tower rumah susun yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Nusantara. 

Basuki juga menambahkan, DIPA pertama untuk Otorita IKN senilai Rp3,4 triliun yang sempat diblokir kini telah resmi dibuka. Sejumlah paket pekerjaan pun telah masuk tahap lelang dan siap dilaksanakan dalam waktu dekat.

Basuki juga menambahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama untuk Otorita IKN senilai Rp3,4 triliun yang sempat diblokir kini telah resmi dibuka. Sejumlah paket pekerjaan pun telah masuk tahap lelang dan siap dilaksanakan dalam waktu dekat. 

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.  

Baca juga: Aplikasi untuk ASN Pindah ke IKN Disiapkan

Basuki melanjutkan, Otorita IKN juga akan segera memulai proses tender untuk penataan kawasan Sepaku agar lebih tertata dan tidak kumuh. Setelah kontrak tender tersebut ditandatangani, OIKN akan melanjutkan pelelangan untuk pembangunan lembaga yudisial dan legislatif di Ibu Kota Nusantara. 

Selain itu, terdapat proyek-proyek yang merupakan bagian dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan total nilai mencapai Rp132 triliun. Dana tersebut berasal dari investor baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dari Malaysia dan China. 

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.

(Sumber: Antara)