Jembatan Penyebarangan di Cakung Gak Ada Pagar Pembatasnya, Ini Reaksi Pemprov DKI

"Sebagai tindak lanjut awal, kami akan melakukan penutupan akses pada JPO yang sudah tidak layak untuk difungsikan," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, dalam pernyataannya di Jakarta Jakarta, Jumat, 25 April 2025.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat terkait tindak vandalisme yang merusak halte Transjakarta dan JPO di Jalan Raya Bekasi. 

Baca juga: Bangun JPO Pakai Conwood Jadi Satu Solusi Cegah Material Dicuri

Kondisi JPO dan halte yang rusak parah ini sudah dipasangi garis pengaman (safety line) untuk memperingatkan bahaya yang mengancam.

Garis kuning-hitam terpasang pada tangga pintu depan JPO, dan di sepanjang halte Transjakarta Jalan Raya Bekasi, untuk membatasi area berbahaya dan menghindari kecelakaan.

Pagar pengaman di tangga JPO secara keseluruhan sudah tidak ada, sementara beberapa bagian atap juga sudah copot. Kondisi ini sangat membahayakan, terutama bagi pengguna lanjut usia yang melewati JPO tersebut.

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raya Bekasi, Cakung, terlihat kotor dan berkarat, dengan beberapa bagiannya sudah rapuh dan bisa lepas sewaktu-waktu. Cat yang menempel di struktur JPO pun banyak yang terkelupas, menambah kesan terabaikan.

Begitu juga dengan halte-halte yang terletak di sepanjang Jalan Raya Bekasi. Halte-halte ini tampak sepi, dengan atap yang sudah rusak, beberapa kaca pecah, dan dinding-dindingnya penuh dengan coretan. Papan nama halte pun hampir tidak terbaca lagi, sementara akses menuju halte sangat sulit karena tertutup semak-semak dan sampah yang menumpuk. 

Baca juga: Polisi Telah Identifikasi Pelaku Pencurian Pelat Besi JPO Daan Mogot

Yang lebih memprihatinkan, atap dan bagian besi di halte banyak yang hilang, diduga dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Mengenai kerusakan halte, Heru mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengan berbagai instansi terkait, seperti PT Jakarta Tollroad Development, PT United Tractor, PT Transportasi Jakarta, BPAD Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 

"Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rapat dengan instansi terkait dan pemilik aset pada Senin, 28 April 2025 untuk menentukan langkah strategis penyelesaian," ujar Heru.

(Sumber: Antara)