Pemerintah Filipina meningkatkan pengamanan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya usai menerima ancaman pembunuhan dari Wakil Presidennya sendiri, Sara Duterte, demikian dilaporkan media setempat, Ahad. (ANTARA/Anadolu/py )
Ntvnews.id, Manila - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., telah memerintahkan dilakukannya penyelidikan menyeluruh terkait dugaan campur tangan asing dalam pemilu paruh waktu yang akan berlangsung pada Mei 2025. Keputusan ini dikeluarkan setelah adanya peringatan dari pejabat keamanan terkait potensi intervensi oleh kelompok yang didukung oleh negara asing, terutama dari China.
Kantor Komunikasi Presiden Filipina mengungkapkan pada Jumat, 25 April 2025 bahwa penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan mencegah campur tangan eksternal dalam proses pemilu. Tuduhan campur tangan asing ini muncul di tengah ketegangan diplomatik antara Filipina dan China, terutama terkait dengan sengketa Laut China Selatan.
Isu ini menjadi sorotan setelah Dewan Keamanan Nasional (NSC) melaporkan adanya indikasi kampanye yang diduga didanai oleh negara asing untuk memengaruhi opini publik, yang memicu reaksi keras dari pemerintah Filipina yang berkomitmen untuk melindungi hak rakyat Filipina dalam menentukan masa depan politik mereka.
Baca Juga: Gempa Berkekuatan 5,8 Magnitudo Guncang Filipina Rabu Pagi
Kemudian, Dewan Keamanan Nasional Filipina mengungkapkan bahwa ada indikasi bahwa China menjalankan kampanye yang didukung oleh negara untuk memengaruhi pemilu Filipina.
Seorang senator senior dalam sidang Senat menyatakan bahwa Kedutaan Besar China di Manila diduga membayar warga Filipina untuk mengelola "troll farm" yang digunakan untuk melemahkan pemerintahan Marcos dengan menyebarkan disinformasi di media sosial guna memengaruhi persepsi pemilih.
"Ini sangat mengkhawatirkan. Kami menduga ada upaya terkoordinasi untuk mengganggu demokrasi kami," ujar Wakil Sekretaris Komunikasi Presiden, Claire Castro, dalam konferensi pers yang dikutip dari Reuters.
Pemerintah Filipina berencana meningkatkan pengawasan terhadap platform digital dan bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengidentifikasi dan menutup akun-akun palsu yang terlibat dalam kampanye tersebut.
Tuduhan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Filipina dan China, terutama terkait konfrontasi di Laut China Selatan. Filipina, sebagai sekutu Amerika Serikat (AS), telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap China terkait klaim wilayah yang tumpang tindih.
Baca Juga: Ribuan Warga Filipina Tuntut Pembebasan Duterte
Kedutaan Besar China di Manila membantah tuduhan campur tangan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah politik yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan isu ini untuk kepentingan elektoral.
"Kami tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri pemilu Filipina," demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar China, seperti yang dilaporkan oleh Yahoo News.
Namun, laporan dari perusahaan keamanan siber Israel, Cyabra, menunjukkan bahwa hingga 45 persen diskusi daring tentang pemilu Filipina didorong oleh akun-akun tidak autentik, termasuk bot dan akun palsu yang memperkuat narasi pro-Duterte dan anti-Marcos.
Pemerintah Filipina bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki dugaan intervensi asing ini. Marcos telah memerintahkan kerja sama antara kepolisian, badan intelijen, dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan pemilu berlangsung adil dan transparan. Langkah ini juga mencakup peningkatan keamanan siber untuk melindungi sistem pemilu dari serangan digital.
"Kami harus melindungi suara rakyat. Setiap upaya untuk memanipulasi kehendak pemilih akan kami lawan," ujar Marcos dalam pidato televisi yang dikutip dari The Times of India.
Isu ini diperkirakan akan semakin memperdalam polarisasi politik di Filipina, terlebih setelah penurunan popularitas Marcos pasca penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
