DPR Rapat dengan KSAL, Bahas Keamanan Laut

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. Rapat digelar guna membahas terkait urgensi keamanan laut (kamla).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan atau Aher menjelaskan, berdasarkan diplomasi hubungan Internasional, Indonesia saat ini dianggap belum memiliki coast guard. Menurutnya, coast guard yang kuat adalah berfungsi sebagai otoritas utama lembaga penegak hukum maritim.

"Ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang kerap disalahartikan sebagai coast guard, belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh," ujar Aher saat membuka rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Aher menjelaskan, fragmentasi kewenangan urusan kelautan saat ini terbagi ke dalam berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga itu di antaranya Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, sampai Kementerian Kelautan.

Walau begitu, kata Aher, dari banyaknya lembaga tersebut, ternyata tidak adanya satu otoritas tunggal. Hal itu menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Sehingga koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Menurutnya, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, bahan bakar yang diperlukan menjadi besar. Padahal, lembaga-lembaga itu memiliki tugas yang saling terkait.

"Kalau diefisienkan menjadi satu kelembagaan yang terpadu, tentu sangat baik secara ekonomi maupun hasil dari penjagaan pertahanan keamanan dan penegakan hukum," jelasnya.

Ia memandang bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya paling pokok dalam menangani urusan kelautan, karena tugasnya bukan semata-mata urusan keamanan dan penegakan hukum, melainkan juga penegakan kedaulatan negara.

"Untuk itu TNI AL perlu membangun hubungan antara seluruh stake holder terkait keamanan laut dengan dibangun atas prinsip supportive and collaborative relationship," tandas politikus PKS.