DPR Minta BUMD Tak Diisi Timses, Bikin Nggak Berkembang

Ntvnews.id, Jakarta - DPR RI berharap BUMD menjadi kekuatan ekonomi di daerah. Komisi II DPR ingin direksi hingga komisaris BUMD, tidak diisi oleh tim sukses (timses) gubernur hingga wali kota.

"Kita ingin menjadikan BUMD kita ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah. Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana APBD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota," ujar Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, usai rapat dengan Kemendagri yang salah satunya membahas BUMD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Ia mengaku khawatir masuknya timses menjadi direksi hingga komisaris membuat BUMD tak berkembang. Karenanya, kata Rifqi mendorong adanya dirjen pengawasan dan pembinaan BUMD di Kemendagri.

"Nanti jadi direksi tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya, yang ternyata BUMD-nya nggak berkembang," tutur dia.

Rifqi menuturkan, dirjen itu nantinya mengawasi BUMD agar selalu dalam kondisi yang sehat. Apabila dalam perjalanan kondisi BUMD tidak baik, ada potensi untuk dibubarkan.

"Melalui dirjen ini nanti akan disehatkan yang nggak sehat. Kalau memang nggak kuat lagi kita bubarkan. Yang sehat kalau perlu kita bikin holding BUMD untuk kemudian bisa membantu daerah-daerah lain yang BUMD-nya belum kuat tapi potensi sumber daya alam dan ekonominya baik," jelas dia.

Ia mengaku tak masalah jika sosok yang ditempatkan sebagai komisaris BUMD adalah orang yang tepat. Yang jadi masalah, kata Rifqi adalah ketika BUMD merugi usai direksinya diisi oleh timses.

"Kalau soal orang sebetulnya sepanjang diletakkan secara tepat dan profesional mungkin tidak menjadi isu. Akan menjadi isu kalau kemudian itu tidak menghasilkan profit bagi BUMD-nya," tandas politikus NasDem.