Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan tanggapan singkat terhadap insiden saat dikritik anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada 6 Juni 2024.
Nadiem memilih untuk tidak memberikan komentar kepada media dan hanya mengucapkan terima kasih ketika ditanya tentang desakan untuk pemeriksaan anggaran Kemendikbud oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Terima kasih, ya, mari, terima kasih," ujar Nadiem saat ditemui di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Nadiem Makarim (ANTARA)
Ia kemudian sambal berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di depan Gedung Nusantara I DPR RI dengan kawalan ajudan yang sangat ketat.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Marah-marah di Depan Nadiem, Singgung Kinerja Kemendikbud Ristek
Kemendikbud: Investasi Pengetahuan Jadi Andalan Masa Depan Pariwisata
Sebelumnya, Anita Jacob anggota DPR yang meluapkan amarah saat agenda rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran Kemedikbud Ristek, yang dating juga Nadiem Makarim di dalamnya.
Pada awalnya, Anita menyentuh masalah kekurangan anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Dia menegaskan bahwa kementerian seharusnya melakukan evaluasi diri untuk memahami penyebab kekurangan tersebut. Selanjutnya, Anita menyoroti bahwa realisasi anggaran Kemendikbud masih menghadapi kendala, dimana dana tersebut tidak sampai pada penerima atau tujuannya.
Anita memberikan contoh dari daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana terdapat 17 bangunan sekolah yang hingga saat ini masih belum selesai pembangunannya, padahal sudah mendapatkan alokasi anggaran sejak tahun 2021.
Baca Juga: Kemendikbudristek Apresiasi Penggarapan Film Biopik Ki Hadjar Dewantara
Karena itu, dia menyatakan bahwa tidak diperlukan peningkatan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Anita Jacoba Gah (IG: suryoprabowo2011)
Bahkan, sebaliknya, Anita menyarankan agar pimpinan Komisi X DPR RI mengirim rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saya minta bapak ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini. Tolong ibu saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” ujar Anita dengan kesal.