Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, mengakui bahwa salah satu masalah utama dari tahun ke tahun adalah masalah fasilitas tenda yang berada di Mina. Hal ini kembali menjadi masalah yang dihadapi jemaah haji asal Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2024.
Menurut Yandri, tenda di Mina seharusnya hanya diisi 300 jemaah, namun kenyataannya bisa diisi hingga 400 jemaah.
Menanggapi masalah ini Yandri menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melayangkan protes kepada perusahaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan mabit di Mina.
Namun menurut Yandri pelaksanaan mabit di Mina tahun ini masih lebih baik daripada tahun sebelumnya, karena adanya aturan ketat dari Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah haji yang datang
dari seluruh dunia. Wajib menggunakan visa haji.
Jemaah haji diwajibkan mabit selama 3 hari guna melengkapi rangkaian ibadah haji.
"Memang persoalan yang selalu menjadi dari tahun ke tahun itu memang tenda. Sekarang untuk kapasitas 300 ada 400 orang. Tapi ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu lebih heboh lagi. Ada tenda yang sudah dibayar oleh travel tertentu tetapi dibayar juga oleh travel tertentu sehingga ribut. Jamaah haji khusus bahkan tidur di lorong tenda," kata Yandri Susanto dalam dialog NTV Morning di NusantaraTV, Selasa (18/6/2024).
Hal yang sama, kata Yandri juga dialami jemaah haji reguler. Mereka tahun lalu itu banyak tidur di lorong-lorong tenda. Bahkan tidak punya tempat untuk beristirahat.
"Nah tahun ini karena Saudi meniadakan visa umrah.Kerancuan atau ketidakberesan di Mina itu sudah mulai membaik," ujar Yandri.
Yandri memastikan Pemerintah akan melakukan protes kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas pengadaan semua kebutuhan jemaah haji, termasuk tenda, makanan, minuman, dan transportasi.
"Pemerintah Indonesia berkontrak dengan pihak perusahaan yang ditunjuk oleh Kerajaan Saudi," katanya.
"Kita harus memastikan. Saya tidak pernah bosan waktu di Raker tolong didetailkan. Kasurnya berapa tebalnya. Tendanya berapa banyaknya. Jangan kita menuntut jumlah kuota haji tapi di sisi lain pihak Saudi tidak menyiapkan fasilitas. Sementara kita bayar full. Tidak ada bedanya kita.
Per orang dibayar full makannya, busnya dan lain sebagainya," lanjutnya.
"Oleh karena itu kelemahan-kelemahan seperti ini tidak boleh kita diabaikan dan tidak boleh kita anggap remeh untuk perbaikan di masa-masa mendatang," pungkasnya.