Ntvnews.id, Jakarta - Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Mulai 1 Juli 2024, NIK resmi menjadi NPWP bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Bagi Anda yang belum melakukan pemadanan, bersiaplah dengan konsekuensinya!

DJP menegaskan bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan penting, seperti:

1. Pencairan dana pemerintah
2. Layanan ekspor dan impor
3. Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya
4. Pendirian badan usaha dan perizinan berusaha
5. Layanan administrasi pemerintahan
6. Dan berbagai layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP

Baca Juga: