Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyatakan bahwa diskusi tentang pembiayaan pendidikan bersama panitia kerja (Panja) masih belum rampung, sehingga diperlukan masukan dari pihak eksternal yang terkait di luar kementerian.
"Panja ini belum selesai jadi kita akan terus menggali, kami akan mengundang beberapa stakeholder pendidikan lagi terutama dari beberapa kampus dan mantan menteri," Ujar Dede saat ditemu di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia juga berpendapat bahwa penting untuk mendapatkan sudut pandang dari para mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. Dengan demikian, Dede mengisyaratkan kemungkinan akan mengundang Anies Baswedan, mantan Mendikbudristek, untuk memberikan masukan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Kemendikbu
"Mantan-mantan menteri kita undang ke sini, salah satunya ada yang calon gubernur juga kita undang," tutur dia.
Baca Juga: Serikat Pekerja Garuda Ngadu ke DPR
Dia mengharapkan bahwa sudut pandang dari pihak-pihak terkait lainnya akan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pembiayaan pendidikan di Indonesia.
Selain mengundang mantan menteri, Dede juga menyatakan akan memanggil kembali Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait anggaran pendidikan untuk beberapa Kementerian dan Lembaga.
"Jadi (nanti) kita dengar. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang berikutnya, kita masih bisa mengundang Bappenas dan Kemenkeu atau K/L lainnya yang menyelenggarakan pendidikan, supaya kita juga bisa mendapatkan insight," ujar dia.
Baca Juga: Prabowo Absen, DPR Bahas Anggaran Kemhan dan TNI 2025 Secara Tertutup
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan menyoroti biaya masuk kuliah Fakultas Kedokteran yang mahal, bahkan setara dengan membeli mobil Toyota Alphard.
Padahal, kata dia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selalu mengeluhkan Indonesia kekurangan dokter. Hal tersebut Dede Yusuf sampaikan dalam rapat antara Komisi X DPR dan Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, serta Bappenas di Gedung DPR.