Bamsoet Mangkir dari Panggilan MKD DPR Perihal Wacana Amandemen UUD 1945

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) absen dalam panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Kamis, 20 Juni 2024.

Politisi dari Golkar tersebut seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan mengenai pernyataannya terkait wacana Amandemen UUD 1945.

Adang Daradjatun, Ketua MKD, menyampaikan bahwa Bamsoet tidak dapat hadir karena jadwal kegiatannya yang padat.

  Gedung DPR (Istimewa)

“Sehubungan padatnya agenda kegiatan selaku Ketua MPR RI yang sudah terjadwal sebelumnya, kami tidak dapat menghadiri panggilan sidang untuk menyampaikan keterangan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni 2024,” kata Adang membacakan surat Bamsoet, Kamis, 20 Juni 2024.

Baca Juga: Soal Konten Porno Platform Milik Elon Musk, DPR: Harus Patuhi Hukum Indonesia

Adang menjelaskan bahwa dalam surat tersebut, Bamsoet menyatakan menghormati panggilan untuk sidang yang diberikan oleh MKD. Surat tersebut menyatakan,

"Kami secara prinsip menghormati panggilan sidang yang kami terima dari pimpinan MKD," seperti yang dibacakan oleh Adang.

Baca Juga: Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah Minta Maaf Pasca Viral Video Marahi Guru Honorer Saat Demo

Sebelumnya, Bamsoet dilaporkan ke MKD oleh Muhammad Azhari, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta, atas dugaan pelanggaran kode etik pada tanggal 6 Juni 2024.

Azhari melaporkan Bamsoet ke MKD karena pernyataannya di media yang menyatakan bahwa semua fraksi partai politik telah sepakat untuk mengamandemen UUD 1945.

"Atas pernyataan saudara (Bamsoet) di media online yang menyatakan bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya," demikian keterangan dalam undangan pemanggilan Bamsoet.