Ntvnews.id, Jakarta - Kepentingan partai politik (parpol) tertentu disebut hendak dimasukkan ke dalam Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta. Apabila tak dilakukan, kepentingan yayasan yang menaungi UTA '45 Jakarta yakni Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, akan diganggu.

Gangguan ini berupa pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Atas itu, gugatan terhadap pemblokiran tersebut dilayangkan pihak UTA '45 Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Pada saat Rektor UTA '45 Rajes Khana ditanya oleh majelis hakim, kenapa dilakukan pemblokiran? Jawabannya cukup singkat dan tidak ada alasan apa-apa, 'jadi apabila ingin ada penggantian Saudara Rudyono, sebagai ketua yayasan, maka penggantinya itu harus dari orang partai tertentu' jadi tidak boleh Pak Bambang Sulistomo, penggantinya itu harus dari orang partai, itu permintaan dari Kemenkumham," ujar Rudyono Darsono, di sela sidang gugatan di PTUN Jakarta, Kamis (20/6/2024).

"Kalau itu pengganti saya orang partai, petinggi partai maka blokir bisa dibuka," imbuhnya.

Tak dijelaskan siapa orang partai dimaksud. Namun, pemblokiran SABH Yayasan sendiri dilakukan, disebut Kemenkumham atas permintaan alumni UTA '45 Jakarta. Walau demikian, kata Rudyono pihak Kemenkumham tak memiliki bukti apa pun terkait permohonan pemblokiran tersebut. Pihak Kemenkumham hanya menyebutkan bahwa upaya pemblokiran salah satunya diajukan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.

Rudyono menegaskan, pihaknya tak ingin Universitas terlibat politik praktis dengan memasukkan orang parpol menjadi pimpinan Yayasan. Sebab menurutnya kegiatan belajar-mengajar dapat terganggu. Upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa dinilai akan tercemar dengan hadirnya orang-orang politik di perguruan tinggi.

"Itu yang kita cegah, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak boleh masuk ke dalam politik praktis. Harus fokus bagaimana mendidik anak bangsa. Karena kalau perguruan tinggi sudah masuk ke lingkungan politik, maka kepentingan dunia pendidikan akan terabaikan, kepentingan mendidik anak bangsa akan terabaikan," papar Rudyono.