Seorang Penulis Dijerat UU Anti-Terorisme Gegara Pidatonya

Ntvnews.id, New Delhi - Seorang Penulis India pemenang penghargaan Booker Prize, Arundhati Roy, dihadapkan pada tindakan hukum di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme karena pidatonya mengenai Kashmir pada tahun 2010.

Dilansir dari BBC dan The Guardian, Senin, 24 Juni 2024, pejabat tinggi pemerintah Delhi, VK Saxena, mengizinkan langkah hukum terhadap Roy dan mantan profesor universitas, Sheikh Showkat Husain, berdasarkan undang-undang tersebut.

Seseorang yang terkena jerat UU ini sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh jaminan, dan seringkali mereka dipenjara bertahun-tahun hingga proses persidangan selesai.

Arundhati Roy (Istimewa)

Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dituduh memanfaatkan undang-undang tersebut untuk menekan kritik, termasuk dari aktivis, jurnalis, dan anggota masyarakat sipil.

Baca Juga: Hajar Bocah Hingga Tewas Gegara Kesal Lihat Tawuran, Remaja 18 Tahun Dipenjara

Arundhati Roy (62), yang dikenal sebagai seorang penulis dan aktivis yang vokal, dihadapkan pada undang-undang tersebut karena pidatonya pada tahun 2010, di mana ia membahas masalah Kashmir.

"Kashmir tidak pernah menjadi bagian integral dari India. Itu adalah fakta sejarah. Bahkan pemerintah India pun telah menerima hal ini," katanya pada konferensi yang berlangsung sehari penuh di Delhi, yang diselenggarakan oleh Komite Pembebasan Tahanan Politik, pada bulan Oktober 2010.

Baca Juga: Agnez Mo Terancam Hukuman 3 Tahun Penjara Karena Pelanggaran HAKI

Pada saat itu, Kashmir yang dikelola oleh India sedang mengalami kekacauan, dengan penduduk setempat menggambarkannya sebagai pemberontakan sengit melawan India.

Pernyataan Arundhati Roy muncul setelah puluhan pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi pro-kemerdekaan yang baru pecah pada awal tahun itu.

Roy mempertahankan haknya untuk kebebasan berbicara segera setelah kontroversi tersebut. Dalam tanggapannya, ia menulis, "Beberapa orang menuduh saya memberikan 'pidato kebencian' dan ingin India terpecah.

Sebaliknya, apa yang saya sampaikan berasal dari cinta dan kebanggaan."
Awalnya, Roy dituduh melakukan penghasutan, tetapi Mahkamah Agung membatalkan undang-undang penghasutan kolonial pada Mei 2022; penggunaan UU UAPA memungkinkan pemerintah untuk mengabaikan undang-undang pembatasan dan meneruskan kasusnya.

Roy telah menjadi kritikus keras pemerintahan Modi, yang disalahkan oleh organisasi hak asasi manusia karena menargetkan aktivis dan meredam kebebasan berbicara.

Izin untuk menuntutnya diberikan segera setelah Modi terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga.
Banyak melihat ini sebagai tanda politik bahwa BJP akan melanjutkan pendekatannya yang keras, bahkan dalam sebuah pemerintahan koalisi.