Banggar DPR Tak Masalahkan Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 25 Jun 2024, 15:05
Deddy Setiawan
Penulis
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Gedung DPR Gedung DPR (Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi keputusan pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dari APBN untuk program Prabowo-Gibran yang berfokus pada pemberian makanan bergizi gratis.

"Makan bergizi gratis, kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih, sebesar Rp71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," kata Said di Kompleks Parlemen, Selasa, 25 Juni 2024.

Said mengungkapkan bahwa Banggar DPR merasa lega karena pemerintah saat ini dan masa depan telah mencapai kesepakatan mengenai alokasi anggaran untuk program makan siang gratis.

Gedung DPR RI <b>(Istimewa)</b> Gedung DPR RI (Istimewa)

Isu tentang diperlukannya anggaran besar sekitar Rp430 triliun untuk program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo-Gibran telah dibahas.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab PDN Down Berhari-hari

"Itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” ucapnya.

Dalam Rapat Panja Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dia menyatakan bahwa aspek ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memberikan fleksibilitas kepada pemerintah Prabowo-Gibran.

"Sehingga dalam APBN 2025 yang dijelaskan dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus, alokasi sebesar Rp71 triliun sudah termasuk dalam belanja pusat," katanya.

Baca Juga: DPR Minta Satgas untuk Tidak Ragu Babat Habis Judi Online

Oleh karena itu, Said menyimpulkan bahwa kebijakan makan siang gratis sekarang hanya perlu menentukan kementerian mana yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

“Persoalannya tinggal kementerian mana. Apakah Kemensos, Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan. Itu kewenangan pemerintah baru,” tuturnya.

x|close