Komisi III Minta PPATK ungkap Data Anggota DPR yang Terlibat Judi Online

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk mengungkapkan data mengenai anggota DPR yang terlibat atau terlibat dalam aktivitas judi online, agar dapat diproses sesuai dengan kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyampaikan bahwa fenomena judi daring saat ini merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam lembaga negara.

Dia menegaskan bahwa tidak hanya penyelenggaraan perjudian online yang dapat dikenai pidana, tetapi juga para pemainnya. 

"Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya," kata Habiburokhman saat rapat kerja bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ilustrasi Judi Online (FreePik)  

Menurutnya, lonjakan jumlah pemain judi online adalah masalah sosial yang signifikan. Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP, mereka yang terlibat dalam perjudian daring juga bisa menghadapi konsekuensi pidana.

Baca Juga: Selain Jabar, Transaksi Judi Online Tertinggi Ada di Jakarta Barat

"Begitu juga di pasal undang-undang ITE judi online juga pemainnya dipidana," kata dia.

Namun demikian, menurutnya, DPR juga akan merumuskan strategi terkait tindakan persuasif atau represif yang akan diambil terhadap para pemain judi online. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penjara langsung penuh dengan para penjudi jika tindakan represif dilakukan secara mendadak.

"PPATK banyak mendapat apresiasi di dalam dan luar negeri dengan kemampuan intelijen di bidang keuangan kita minta tolong Pak," kata dia.

Baca Juga: Ratusan Personel Polres Metro Lampung Kaget dan Pasrah Saat HP-nya Mendadak Dirazia Kapolres terkait Judi Online

Dia juga meminta PPATK untuk menginvestigasi informasi mengenai banyaknya rekening yang diduga digunakan oleh operator judi online tanpa nama. Konon, katanya, total dana yang ada di rekening-rekening tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. 

"Kalau memang itu tindak pidana hasil kejahatan ya disampaikan ke penegak hukum yang terkait kan lumayan kalau itu bisa masuk ke kas negara mungkin pada akhirnya," katanya.