Ntvnews.id, Jakarta - Desas-desus Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Meutya Hafid menjadi calon Menteri Luar Negeri (Menlu) merebak di publik. Menanggapi hal tersebut, Meutya menyebut kalau hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
“Kalau tawaran mah enggak, enggak ada, jadi ini prerogatif presiden, itu aja.” Ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2024.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai dirinya perihal jadi Menteri di Kabinet Prabowo.
“Belum ada, belum ada pembahasan sepenuhnya prerogatif presiden terpilih pak prabowo.” Tuturnya.
Anggota DPR dan Ketua DPP Golkar Meutya Hafid (NTVnews.id)
Perempuan yang menjabat sebagai anggota DPR itu juga mengungkapkan bahwa dari partai Golkar ingin adanya perempuan di dalam kabinet dan dia juga menekankan bahwa perempuannya belum tentu dirinya.
Baca Juga: Tim Sinkronisasi dan Sri Mulyani Sebut Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN 2025 di Bawah 3%
“Iya kan pasti kita pengen ada perempuan lah ya sebagaimana pemerintahan saat ini juga ada perempuan tapi kan perempuannya belum tentu saya. Pokoknya nunggu pak Prabowo kan prerogatif sepenuhnya di beliau.” Ucapnya
Ditanya berapa banyak anggota Golkar yang bakal menjadi Menteri, Meutya menjawab hal itu merupakan kewenangan ketua Umum Airlangga.
“Bukan golkar mintanya itu memang ditawarkan beberapa nama menteri dari golkar, saya rasa itu kewenangan ketum ya pak Airlangga. Kemarin kan pernyataan ketum 5 ya jadi beliau yang lebih tahu untuk menjawabnya tapi itu kan yang disodorkan pada akhirnya sepenuhnya ini prerogatif dari presiden ialah pak prabowo subianto.” Ujarnya.