Ntvnews.id, Jakarta - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku dirinya memberikan uang Rp 1,3 miliar ke mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Polisi menyebut keterangan SYL di persidangan itu, sudah disampaikan dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firli.

"Betul sekali (Rp 1,3 miliar). Intinya bahwa materi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK di mana SYL sebagai terdakwa saat ini itu beririsan ya, beririsan fakta peristiwanya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kita lakukan dimana SYL sebagai saksi dalam perkara a quo," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Rabu (26/6/2024).

Ia menjelaskan kesaksian SYL dalam persidangan sudah masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pemerasan dengan tersangka Firli. Kesaksian itu juga disampaikan para saksi dalam BAP kepolisian.

"Apa yang disampaikan oleh terdakwa SYL maupun terdakwa lainnya maupun saksi-saksi lainnya sudah ada yang masuk dalam BAP kita. Karena memang perkara yang ditangani penyidik KPK dengan yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Polda Metro Jaya itu ada irisan peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana kemarin muncul di kesaksian terdakwa SYL itu sudah masuk ke dalam BAP terhadap terdakwa SYL," papar dia.

Ade menegaskan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri terhadap SYL masih berjalan. Polisi masih melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan jaksa lantaran dinyatakan belum lengkap.

"Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Dittipikor Bareskrim Polri yang pertama sedang melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasak 12e atau 12B atau pasal 11 junto pasal 65 KUHP. Selain itu kita juga sedang melakukan penanganan perkara pasal 36 Juncto Pasal 65 Undang-Undang tentang KPK," papar dia.

Diketahui, Firli Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL sejak November 2023. Firli dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada kurun 2020-2023.