Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa kegagalan dalam menyediakan backup untuk Pusat Data Nasional (PDN) tidak disebabkan oleh masalah tata kelola. Menurut Meutya, peristiwa serangan siber terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai terkait keamanan informasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang berlangsung di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Juni 2024.

Awalnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa serangan siber terhadap PDN terjadi karena adanya kekurangan dalam tata kelola. 

"Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," kata Hinsa.

DPR Panggil Kominfo dan BSSN (Istimewa)

Meutya segera memberikan tanggapannya terhadap hal tersebut, dengan menyatakan bahwa serangan siber yang terjadi tidak disebabkan oleh masalah tata kelola.

Baca Juga: BSSN Ngaku Hanya Backup 2% dari Pusat Data Nasional

"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak," ujar Ketua Komisi I Meutya.