DPR Semprot BSSN Soal Serangan Siber Pusat Data: Kebodohan Nasional!

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa kegagalan dalam menyediakan backup untuk Pusat Data Nasional (PDN) tidak disebabkan oleh masalah tata kelola. Menurut Meutya, peristiwa serangan siber terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai terkait keamanan informasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang berlangsung di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Juni 2024.

Awalnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa serangan siber terhadap PDN terjadi karena adanya kekurangan dalam tata kelola. 

"Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," kata Hinsa.

DPR Panggil Kominfo dan BSSN (Istimewa)

Meutya segera memberikan tanggapannya terhadap hal tersebut, dengan menyatakan bahwa serangan siber yang terjadi tidak disebabkan oleh masalah tata kelola.

Baca Juga: BSSN Ngaku Hanya Backup 2% dari Pusat Data Nasional

"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak," ujar Ketua Komisi I Meutya.

"Punya Data Nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ke beberapa kementerian belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat," sambungnya.

Meutya dengan tegas menyatakan bahwa masalah serangan siber tidak terjadi karena masalah tata kelola, melainkan karena kurangnya pengetahuan atau kebodohan.

"Intinya jangan bilang lagi tata kelola Pak, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," tuturnya.

Baca Juga: Ahli Curiga Gangguan Server PDN Imigrasi Terkena Ransomware, Apa Itu?

Selain itu, Anggota Komisi I DPR Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas ketidaksigapan mereka yang menyebabkan terjadinya peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDN).

Menurut Hasanuddin, hal ini dianggap sebagai kelalaian yang merugikan nasional, karena peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun. 

"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena apa, prihatin. Kita sudah hampir lima tahun ya, bekerja sama, mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN, selalu melaporkan ada serangan," kata Hasan.