Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Taiwan meningkatkan peringatan perjalanan ke China pada Kamis, 27 Juni 2024. Taipei meminta warganya untuk tidak bepergian ke sana kecuali dalam keadaan darurat, menyusul ancaman dari Beijing minggu lalu terhadap mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan dengan keras kepala.
Dilansir dari Taiwan Today, Jumat, 28 Juni 2024, Liang Wen-chieh, juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan, memberitahu wartawan bahwa peringatan perjalanan juga berlaku untuk Hong Kong dan Makau di bawah administrasi China.
China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Presiden Lai Ching-te, yang mereka sebut sebagai tokoh separatis. China bahkan melakukan latihan militer selama dua hari setelah Lai mengambil jabatan bulan lalu.
Minggu lalu, China mengancam akan mengeksekusi kelompok yang mendukung kemerdekaan Taiwan dalam kasus-kasus ekstrim saat mengumumkan pedoman hukum baru. Ancaman ini telah meningkatkan ketegangan yang menimbulkan kecaman dari Lai, pemerintahannya, dan Amerika Serikat.
Peta Taiwan dan China (VOA)
Liang menyampaikan pengumuman ini dalam konferensi pers rutin di Taipei, menyatakan bahwa pedoman ini merupakan ancaman serius terhadap keselamatan warga Taiwan yang mengunjungi China, selain langkah-langkah lain yang diambil Beijing untuk memperkuat undang-undang keamanan nasionalnya.
Baca Juga: Menegang! 41 Pesawat Militer China Terditeksi Berada di Wilayah Taiwan
"Dianjurkan untuk tidak melakukan perjalanan kecuali sangat diperlukan," ujarnya, dengan menekankan bahwa ini bukan larangan tetapi langkah untuk melindungi masyarakat Taiwan dan mengingatkan akan risikonya, bukan sebagai tindakan pencegahan.
Kantor Urusan Taiwan China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Pada hari Rabu, ketika ditanya tentang kekhawatiran bahwa peringatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk Taiwan dan tidak membantu meningkatkan hubungan, kantor tersebut mengatakan bahwa peringatan itu hanya ditujukan kepada sejumlah kecil orang yang terlibat dalam kata-kata dan tindakan yang dianggap merugikan.
China telah berjanji untuk menindak orang-orang yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan di mana pun mereka berada. Meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan dan tidak jelas bagaimana Beijing akan menegakkan keputusan di luar wilayahnya.
Baca Juga: Presiden Baru Taiwan Dilantik, Hadapi Kebuntuan Politik dan Terus Berjarak dengan China
Terkait dengan kemungkinan China mengekstradisi warga Taiwan yang dituduh melakukan separatisme ke luar negeri, Liang menyatakan bahwa separatisme dianggap sebagai kejahatan politik, khususnya dalam konteks China, dan bahwa negara-negara maju cenderung tidak akan bekerja sama dalam permintaan semacam itu.
“Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan beberapa negara akan bekerja sama,” katanya, tanpa menyebutkan nama-nama negara tertentu.
Presiden Lai telah mengajukan tawaran berulang kali untuk berdialog dengan China namun ditolak. Dia menolak klaim kedaulatan Beijing dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.